Kompas TV nasional sapa indonesia

Pilkada 9 Desember Tetap Berlaku, Jusuf Kalla: Kampanye Picu Klaster Baru

Rabu, 23 September 2020 | 01:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah serta DPR dan penyelenggara pemilu secara bersama sepakat dan bersikukuh tetap melaksanakan pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Padahal sejumlah pihak telah mengusulkan agar pilkada kembali ditunda demi mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penyelenggaran pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyebut pelaksanaan pilkada harus diterapkan dengan protokol Covid-19 yang ketat.

Termasuk adanya sanksi kepada calon kepala daerah yang melakukan kampanye terbuka.

Namun banyak pihak yang meminta  agar pilkada serentak ditunda.

Dua organisasi  keagamaan PP Muhammadiyah dan PBNU kompak meminta pemerintah, KPU, partai politik dan semua pihak terkait untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

Alasan yang sama juga disampaikan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla.

Ia menyebut, tahapan pemilihan yang paling penuh risiko adalah saat kampanye dan pencoblosan dimana kerumuman orang tidak bisa dihindari, sehingga bisa menyebabkan munculnya klaster baru.

Jusuf Kalla menambahkan ada korelasi antara penyebaran Covid-19 dengan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

JK mencontohkan di pemilu Queensland, Australia, yang digelar 28  Maret lalu, jumlah pemilihnya hanya 77,3 persen.

Padahal sebelumnya jumlah pemilihnya mencapai 83 persen.

Hal yang sama terjadi di pemilu lokal Perancis, Maret lalu.

Dimana jumlah pemilih sebanyak 44,7 persen dari 63 persen sebelumnya.

Sedangkan di pemilu Iran yang diselenggarakan di awal penyebaran Covid-19, jumlah pemilih hanya 40 persen terendah sejak revolusi Iran pada 1079.

Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah.

Pilkada ini akan memilih 9 Gubernur-Wakil Gubernur, 224 Bupati-Wakil Bupati, dan 37 Wali Kota-Wakil Wali Kota.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:28
PERANCIS PERLUAS KEBIJAKAN JAM MALAM HINGGA KE 54 PROVINSI DALAM UPAYA MENEKAN PENULARAN COVID-19    ITALIA TUTUP BIOSKOP, TEATER, DAN TEMPAT OLAHRAGA HINGGA BATAS WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN CEGAH PENULARAN KORONA   ANGKA PENULARAN COVID-19 TINGGI, PM ITALIA PERKETAT PEMBATASAN AKTIVITAS WARGA   BPBD KOTA BEKASI MENCATAT 346 JIWA MENGUNGSI AKIBAT TERDAMPAK BANJIR LUAPAN KALI CILEUNGSI DAN CIKEAS   PLT BUPATI PONOROGO, JATIM, SEBUT 10 PEGAWAI PLN PONOROGO POSITIF COVID-19 SEUSAI TERIMA TAMU DARI SURABAYA   POLRESTABES SURABAYA SITA 8,8 KILOGRAM SABU DAN 17.000 PIL HAPPY FIVE DARI 8 TERSANGKA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA    POLRESTABES SURABAYA TANGKAP 8 TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR   POLRES INDRAGIRI HILIR TANGKAP Y, KURIR NARKOTIKA DENGAN BARANG BUKTI SABU SEBERAT 50 KILOGRAM   KAPOLDA RIAU PASTIKAN KOMPOL IZ, PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU, SEGERA DIPROSES HUKUM   WAKAPOLRES JEMBER SEBUT DARI 5 YANG DITETAPKAN TERSANGKA PERUSAKAN KANTOR DPRD JEMBER, DUA DI ANTARANYA PELAJAR   POLRES JEMBER, JATIM, TETAPKAN 5 TERSANGKA PERUSAKAN KANTOR DPRD JEMBER SAAT UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI LUHUT BINSAR PANDJAITAN SEBUT WORLD BANK DAN IMF APRESIASI UU CIPTA KERJA   POLRI AKAN TINDAK TEGAS DAN PROSES HUKUM SIAPA PUN YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN SENJATA API ILEGAL DI PAPUA   DINKES KOTA BANJARMASIN, KALSEL, SETUJUI RENCANA SEKOLAH TATAP MUKA YANG DISIAPKAN DINAS PENDIDIKAN AWAL NOVEMBER