Kompas TV nasional politik

Mahfud MD Ingatkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Bisa Kena Pidana

Selasa, 22 September 2020 | 22:29 WIB
mahfud-md-ingatkan-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada-2020-bisa-kena-pidana
Ilustrasi: kotak suara Pilkada. (Sumber: KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menkopolhukam Mahfud MD memastikan akan ada hukuman pidana kepada peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

Langkah ini sebagai tindakan akhir jika peserta Pilkada 2020 berulang kali melangar porotokol kesehatan.

Menurut Mahfud, dalam tahapan Pilkada 2020 ini, Polri didukung TNI, Satpol PP dan Pemda akan melakukan penekatan disiplin dan hukum sesuai dengan Maklumat Kapolri Nomor 3 tahun 2020  tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

Baca Juga: 46 Warga Jakarta Kena Sanksi Kerja Sosial dan Denda Rp 250.000 Saat Lupa Pakai Masker

Polri telah diperintahkan untuk menegakkan protokol kesehatan di Pilkada 2020 agar kekhawatiran munculnya klaster Pilkada tidak terjadi.

"Disitu (Makluma Kapolri) ada perintah penegakan hukum. Pidana juga kalau terpaksa dilakukan. Dasar hukum pidananya banyak ada KUHP, UU Karantina Kesehatan, UU Wabah Penyakit menular dan sebagainya," ujar Mahfud saat rapat virtual bersama Mendagri dan para Sekjen Partai Politik, Selasa (22/9/2020).

Mahfud menjelaskan selain meningkatkan disiplin dan penegakan hukum, pemerintah mendorong adanya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

Editor : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:23
ASOSIASI SEPAK BOLA EROPA (UEFA) DAN LIGA INGGRIS MENGALAMI PENURUNAN PENDAPATAN AKIBAT PANDEMI KORONA   KEMENTAN: SAGU PUNYA POTENSI UNTUK DITANAM HINGGA 5,5 JUTA HEKTAR GUNA PERKUAT KETAHANAN PANGAN NASIONAL   LELANG 7 SURAT UTANG NEGARA, PEMERINTAH KANTONGI RP 32,7 TRILIUN   MENPERIN: PENINGKATAN PENGOLAHAN SAGU NASIONAL MERUPAKAN SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH   DUA BIOSKOP DI KOTA SEMARANG GELAR SIMULASI JELANG PEMBUKAAN KEMBALI OPERASIONAL PEKAN DEPAN   SATGAS COVID-19 IMBAU MASYARAKAT TAK GEGABAH JIKA INGIN BERLIBUR KE LUAR RUMAH SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER 2020    SATGAS COVID-19 TEGASKAN KASUS KORONA DAN PENULARANNYA DI INDONESIA MASIH TINGGI   HARI INI, PENDAKIAN GUNUNG GEDE PANGRANGO, JAWA BARAT, KEMBALI DIBUKA DENGAN KUOTA 300 PENDAKI PER HARI   SELIDIKI AMBRUKNYA ATAP LANTAI DUA GEDUNG IGD RSUD CIAMIS, POLISI AMBIL SAMPE DARI TKP UNTUK DIPERIKSA LEBIH LANJUT   DISHUB KOTA TANGERANG AKAN MENAMBAH 5,6 KILOMETER JALUR SEPEDA PADA 2021   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: 94.000 UMKM DI KOTA TANGERANG TELAH TERDATA DALAM BANTUAN STIMULUS PEMERINTAH   MENKOP DAN UKM SEBUT PEMESANAN 27 JUTA MASKER BUATAN UMKM AKAN DIBAGIKAN KE 34 PROVINSI DI SELURUH INDONESIA   DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, MENKOP DAN UKM PESAN 27 JUTA MASKER 3 LAPIS BUATAN UMKM SENILAI RP 150 MILIAR   KEMLU: INDONESIA HARAPKAN JEPANG DAPAT TANDATANGAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN INI