> >

Momen Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024

Vod | 18 Maret 2024, 13:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia mendapatkan sorotan di Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, 12 Maret lalu, terkait pelaksanaan pemilu 2024.

Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB dari Senegal, Brace Waly Ndiaye, menyinggung netralitas Presiden Joko Widodo, pada pilpres 2024.

Brace mempertanyakan lolosnya Gibran Rakabuming Raka, sebagai kandidat calon wakil presiden, di saat-saat terakhir.

Hal ini pun mendapatkan respons dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburohkman.

Menurut Habiburohkman, apa yang disampaikan Brace Wally Ndiaye, merupakan pertanyaan kritis, dan bukanlah pernyataan yang bersifat menghakimi, dan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Selanjutnya, politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan terkait legitimasi pemilu 2024 lalu.

Beberapa negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mengucapkan selamat, karena pemilu telah selesai dilaksanakan.

Sementara itu, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli menilai, pernyataan anggota komite ham PBB, menunjukkan kepedulian dunia internasional terhadap Indonesia. 

Ia juga bilang, hal itu sekaligus menunjukkan berkurangnya legitimasi pemilihan umum di Indonesia.

Terlebih, isu dugaan kecurangan dalam pemilu, telah lebih dulu disuarakan di tanah air.

Pertanyaan terkait mengenai netralitas Joko Widodo pada pilpres 2024, nyatanya tidak dijawab oleh perwakilan Indonesia, yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat.

Ia justru memjawab pertanyaan perihal kebebasan beragama, pengerahan militer di Papua, hingga hak politik orang asli Papua, yang ditanyakan Ndiaye, bersamaan dengan kasus netralitas Jokowi.

Pertanyaan yang disampaikan anggota komite hak asasi manusia PBB, 12 Maret lalu, menandakan pemilu yang sudah dijalani di Indonesia turut menjadi perhatian dunia.

Sedangkan, rencana membawa dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket DPR ataupun ke MK juga tengah dipersiapkan, menunggu penetapan hasil pemilu resmi dari KPU, 20 Maret mendatang.

Baca Juga: Berkah Ramadan Bagi Pengrajin Beduk di Banyumas, Orderan Melejit Hingga 300 Persen!

#pbb #jokowi #pilpres2024

Penulis : Pompe-Sinulingga

Sumber : Kompas TV


TERBARU