Sinergi Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumbar dan Bank Indonesia Canangkan Gernas Pengendalian Inflasi

Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Pengendalian Inflasi di Istana Negara 12 September lalu, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga inflasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sumbar mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Senin (19/9/2022).

Pencanangan yang dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia diwakili Asisten Gubernur BI, Dwi Pranoto ditandai dengan penabuhan gandang secara bersama oleh Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, Asisten Gubernur BI Dwi Pranoto, Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa dan Forkopimda Sumbar.

Pencanangan GNPIP yang juga dilakukan secara nasional tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen dukungan GNPIP oleh gubernur, dan diikuti kepala daerah se-Sumbar yang hadir. Dilanjutkan dengan penyerahan bibit cabe, pupuk organik dan rumah kompos kepada 8 KWT di Sumbar.

Dalam pencanangan itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama pembukaan klaster baru cabai merah antara Perwakilan Bank Indonesia Sumbar dengan Pemkab Tanah Datar dan penyerahan bibit cabai untuk 44 kelompom tani.

Pencanangan GNPIP) Sumbar menurut Gubernur Mahyeldi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Sumatera Barat, Forkopimda, beserta seluruh stakeholders terkait dalam menjaga kestabilan inflasi komoditas pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan, lanjut gubernur, meliputi berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya  pencanangan gerakan menanam cabai di pekarangan serta Pembukaan Pasar Murah serentak di kabupaten dan kota.

"Semoga sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dapat menjadi komitmen bersama yang juga dilaksanakan oleh kabupaten dan kota dan tentunya tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat," pungkas gubernur.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, Wahyu Purnama menyebut, pencanangan GNPIP sebagai upaya mitigasi kenaikan pangan, agar lebih stabil, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan masyarakat Sumbar yang madani

"Inflasi didorong kenaikan harga pangan, sebagai dampak keterbataan pasokan akibat curah hujan tinggi dan kenaikan harga pakan unggas dan pupuk. Ditambah lagi tarif angkutan udara yang tinggi. Tantangan terbaru adalah adanya penyesuaian bbm bersubsidi," ungkap Wahyu.

"Oleh sebab itu perlu kolaborasi intensif TPID terutama komitmen penguatan ketahanan pangan. GNPIP adalah bagian dari upaya mendorong produktifitas pangan supaya harga terkendali," sambungnya.

Penulis : KompasTV-Riau

Sumber : KOMPAS TV RIAU