> >

Praktisi Pendidikan: Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Perlu Lebih Kontekstual

Agama | 2 Oktober 2021, 15:22 WIB
Ilustrasi murid mengenakan atribut sekolah khusus keagamaan. SKB 3 Menteri yang menyoal kewajiban atribut dan seragam sekolah itu dicabut MA. (Sumber: DEFRIATNO NEKE)

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Praktisi pendidikan keberagaman dari Yayasan Cahaya Guru, Muhammad Mukhlisin, menilai penerapan nilai-nilai Pancasila perlu lebih kontekstual. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membuka ruang-ruang perjumpaan antar siswa lintas agama.

“Membuka ruang perjumpaan yang beragam dengan berbagai agama penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan,” tegasnya dalam Webinar Andi Academy: Membangun Karakter Pelajar Pancasila, Tantangan Guru, Dosen dan Lembaga Pendidikan, Jumat (1/10/2021). 

Pria yang menjadi Kepala Sekolah Guru Kebinekaan ini menceritakan bahwa membuka ruang perjumpaan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu selaras dengan kompetensi abad 21 yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

Yayasan Cahaya Guru secara konsisten menggali praktik baik guru dalam penerapan nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah peran penting Ibu Guru Maset Musiin di SMPN 3 Sawai, Seram Utara, Maluku.

Mukhlisin menceritakan bahwa ibu guru ini menjadikan sekolah sebagai tempat aman untuk anak-anak saat terjadi konflik sosial di Maluku pada 1999-2004. Dia menggunakan kearifan lokal “hapuama” yang berarti merangkul. 

Meskipun begitu, Mukhlisin masih menemukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Dia menyebutkan, masih terjadi praktik pengutamaan, pengecualian dan diskriminasi yang terjadi di sekolah atas dasar identitas agama. 

“Kami sudah menyampaikan kertas posisi kami ke pemerintah terkait ini, pemerintah perlu memperkuat prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa” ucapnya. 

Dia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap implementasi nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila perlu ditinjau ulang dan didefinisikan secara jelas, sehingga mudah diaplikasikan di sekolah. 

“Indoktrinasi Pancasila tidak efektif untuk pembelajaran. Berikan kesempatan pada guru untuk memaknai Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, merespons tantangan zaman, dinamis, dan reflektif. Dengan demikian maka siswa akan tertantang dan terpacu untuk berpikir kritis untuk menjawab berbagai persoalan” pungkasnya. 

Dalam kesempatan yang sama Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa penanaman nilai Pancasila harus dimulai sejak usia dini. 

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU