Soal Bansos, Presiden Jokowi Minta Keterbukaan: Kalo Perlu Didampingi KPK!

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas pada 19 Mei 2020 untuk membahas, mengenai distribusi bantuan sosial dan bantuan lainnya pada masyarakat.

Presiden menjelaskan bahwa harapan bansos untuk cepat sampai, ternyata mengalami banyak kendala.

Hal ini menurut Presiden Jokowi, terjadi dikarenakan prosedur yang berbelit-belit di tengah situasi yang tidak normal, adanya pandemi Corona.

Baca Juga: Terkendala Prosedur Berbelit-belit, Presiden Jokowi Ingin Bansos Dipermudah

“Aturan seharusnya dibuat sesimple mungkin dan sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas,” kata Presiden Jokowi .

Aturan yang mudah dan fleksibel diharapkan bisa mempermudah pelaksanaan di lapangan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, “Diperlukan keterbukaan soal penyaluran bansos ini!”

Presiden menyarankan soal transparan, bisa minta pengawasan KPK dan lembaga pengawasan lainnya, agar tidak terjadi korupsi di lapangan.

Presiden menerima laporan juga banyak data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak valid.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Penyaluran Bansos Libatkan KPK

“Data yang tidak singkron, cepat diselesaikan,” pinta Jokowi.

Selain itu, Presiden terus mengingatkan bahwa diperlukannya keterlibatan RT, RW, dan desa, sehingga semuanya bisa diselesaikan.

Penulis : Aleksandra-Nugroho

Sumber : Kompas TV