> >

Polisi Terjunkan 3.500 Personel Amankan KPU, Bawaslu, DPR Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Rumah pemilu | 20 Maret 2024, 13:01 WIB
Sekitar 3.500 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024). (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekitar 3.500 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024).

Penerjunan ribuan personel ini dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi berbagai elemen masyarakat pada hari penetapan hasil pemilu. Berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh hingga mahasiswa diperkirakan akan berdemonstrasi.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo mengaku pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan untuk mengantisipasi pergerakan massa. Susatyo menyebut 3.500 personel akan disebar ke tiga titik, yakni KPU, Bawaslu, dan DPR.

Baca Juga: Perludem: KPU Perlu Diaudit Investigatif Kinerja Terhadap Keuangan Negara, Supaya Tidak Main-main

Di lain sisi, Susatyo menyebut pengalihan arus lalu lintas hanya diberlakukan di Jalan Imam Bonjol depan gedung KPU. Ruas jalan lain tidak ditutup dan menyesuaikan pergerakan massa.

KPU dijadwalkan menetapkan hasil Pemilu 2024 usai merampungkan rekapitulasi tingkat nasional pada hari ini, Rabu (20/3). Badan penyelenggara pemilu tersebut diwajibkan mengumumkan hasil pemilu 35 hari setelah hari pemilihan.

Hingga berita ini diturunkan, terdapat dua provinsi yang belum mengikuti rekapitulasi tingkat nasional, yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi itu dijadwalkan mengikuti rekapitulasi tingkat nasional pada hari ini.

Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Theodorus Kossay menjelaskan ada sejumlah kendala yang membuat rekapitulasi di tingkat provinsi menjadi terhambat. 

Salah satunya adalah berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten dikarenakan adanya aksi protes terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD). 

Usai rekapitulasi tingkat provinsi selesai, KPU Papua Pegunungan pun mesti terkendala tidak adanya jadwal penerbangan Jayapura-Jakarta pada Selasa (19/3) untuk mengikuti rekapitulasi tingkat nasional.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU