> >

Petisi Bulaksumur Tak Didengar Jokowi, Guru Besar UGM: Hanya Dianggap Hak Demokrasi

Politik | 16 Maret 2024, 19:48 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro, kecewa karena menilai 'Petisi Bulaksumur' tak pernah didengar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petisi Bulaksumur merupakan gerakan yang diinisiasi para Guru Besar UGM jelang Pemilu 2024 lalu untuk mengkritisi kondisi demokrasi di Indonesia.

"Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi hanya menganggap yang kita lakukan itu adalah hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan apa isi yang kami mau," kata Koentjoro dalam sebuah diskusi daring dikutip dari Tribunnews, Sabtu (16/3/2024).

Koentjoro menjelaskan, Petisi Bulaksumur sejatinya merupakan sebuah gerakan untuk menjaga nama baik UGM.

Dia menuturkan, sebagai seorang guru besar dan dosen, dirinya memiliki tugas sebagai benteng etika.

Baca Juga: Petisi Bulaksumur Kritisi Pemerintah, Dosen Sebut UGM Terlalu Lama Menyokong Kekuasaan Jokowi

"Saya dua kali mengucapkan basmalah. Karena kami dengan kasih menyatakan itu, mengingatkan kepada Pak Jokowi. Kenapa? Yang rusak semuanya UGM," ucapnya.

"Kita itu pemikir negara dan bangsa. Karena itu kita berikan masukan lagi," ujar Koentjoro.

Dalam kesempatan tersebut, Koentjoro juga mengkritisi adanya operasi penggunaan bantuan sosial (bansos) guna memenangkan pasangan tertentu.

"Mereka yang tidak terdidik ini mudah dibodoh-bodohi dan kemudian diberi tekanan-tekanan, kemudian diberi bansos," tuturnya.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU