> >

Giliran Unand Tolak Politik Dinasti, Desak Jokowi Tak Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Pilpres

Peristiwa | 2 Februari 2024, 20:23 WIB
Masyarakat akademik Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam aliansi civitas akademika Unand menyuarakan keprihatinan situasi nasional jelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. Mereka membacakan lima Manivesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall pada Jumat (2/2/2024). (Sumber: TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

PADANG, KOMPAS.TV - Masyarakat akademik Universitas Andalas (Unand) ikut menyuarakan keprihatinan situasi nasional jelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. 

Suara keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air jelang Pemilu 2024 dirangkum dalam Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. 

Salah satu yang menjadi sorotan yakni maraknya praktik kekuasaan yang berpotensi terjadinya kecurangan pemilu.

Pembacaan Manifesto Unand untuk Penyelamatan Bangsa dilakukan di depan gedung Convention Hall Unand, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatra Barat, Jumat (2/2/2024).

Masyarakat akademik seperti dosen, mahasiswa hingga pegawai kampus turut bergabung dalam aksi damai pernyataan sikap aliansi sivitas akademika Unand yang tertuang dalam Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. 

Baca Juga: [FULL] Seruan Kebangsaan Guru Besar UI: Kritik Pemerintahan Jokowi Hingga Kawal Pemilu 2024

Ada lima poin yang disampaikan aliansi sivitas akademika Unand. Salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan serta menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

Penggagas aliansi sivitas akademika Unand, Hary Effendi menjelaskan Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa ini merupakan respons spontan dari kegelisahan dan keprihatinan masyarakat akademik Unand dari kondisi belakangan ini di tengah proses Pemilu 2024. 

Menurutnya, perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan perlu menyatakan sikap idealisme, moral bahwa bangsa sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan.

"Kita ingatkan kepada Presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of law, dan konstitusi," ujarnya usai pembacaan Manifesto Unand untuk Penyelamatan Bangsa, Jumat (2/2/2024), dikutip dari TribunPadang.com.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/TribunPadang.com


TERBARU