Selain Hukuman Penjara, Jaksa Tuntut Hak Politik Lukas Enembe Dicabut selama 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menuntut terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe dengan hukuman pidana 10 tahun dan 6 bulan penjara.

Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Gubernur nonaktif Papua itu dicabut selama lima tahun usai yang bersangkutan menjalani hukuman pidana.

Tuntutan ini dibacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/9/2023).

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa (Lukas Enembe) berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan untuk Lukas Enembe.

Tak cukup sampai di situ, jaksa pun meminta Lukas Enembe untuk membayar uang pengganti senilai Rp47.833.485.350. Uang pengganti itu harus dibayarkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah putusan dibacakan. 

Jika dalam jangka waktu tersebut tak sanggup mengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama tiga tahun," ujar Jaksa.

Baca Juga: Momen Hakim Ingatkan Lukas Enembe untuk Tertib saat JPU Baca Tuntutan

Dalam perkara ini, Lukas dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU Tipikor

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV