Sidang Etik Polri Jatuhkan Sanksi PTDH, AKBP Dody Prawiranegara Ajukan Banding
Hukum | 11 Agustus 2023, 19:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.
Selain dipecat, Doddy juga mendapat sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, sidang etik terhadap Dody digelar Pukul 13.00-19.00 WIB di Mabes Polri, Jakarta pada Kamis (10/8/2023).
Sidang dipimpin Ketua Komisi Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing dan Wakil Ketua Komisi Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto.
Kemudian tiga Anggota Komisi yaitu Sesrowabprof Divisi Propam Polri Kombes Sakeus Ginting, Kabag Sumda Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Hengki Wijaya, dan Kabag Binetika Rowabprof Divisi Propam Polri Kombes Rudi Mulianto.
Baca Juga: Peran Dody Prawiranegara yang Buat Hakim Beri Vonis Pidana 17 Tahun
Ramadhan menjelaskan, dalam sidang etik terlapor pelanggaran terbukti melanggar Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf b.
Kemudian dan/atau Pasal 5 Ayat 1 huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 Ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 10 Ayat 2 huruf h dan/atau Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP.
Atas putusan berupa PTDH sebagai anggota Polri, terlapor pelanggar menyatakan banding.
"Pelanggar menyatakan banding," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jumat (11/8/2023).
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV