Jokowi Akui Bicara Strategi dan Peta Politik Jelang Pemilu di Istana Negara
Politik | 5 Mei 2023, 10:07 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa dia dan enam ketua umum partai politik, membahas soal peta politik jelang Pemilu. Bahkan Jokowi dan para ketum parpol sempat menyinggung soal capres dan cawapres 2024 nanti.
Dari enam ketum parpol tiga di antaranya adalah menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Gerindra.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak Akan Cawe-cawe Urusan Capres di Pilpres 2024: Diskusi Aja Kok
Plt Ketua Umum PPP Mardiono anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meski bukan menteri, namun PKB punya menteri di pemerintahan. Dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang punya jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” kata Jokowi di pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Dia juga bicara soal strategi, ketika ditanya ketidakhadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di sana. "Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya, ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi menampik undangan para ketum parpol di Istana Negara adalah bentuk cawe-cawe. "Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe?. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” katanya.
Jokowi mengaku tak masalah istana dijadikan tempat diskusi capres dan cawapres. “Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujarnya.
"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan?" katanya.
Penulis : Iman Firdaus Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV