> >

Soal Jokowi Larang Pejabat Buka Bersama, Mahfud MD: Jika Mau Dicabut Mudah karena Hanya Surat Edaran

Peristiwa | 25 Maret 2023, 16:13 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai dugaan pencucian uang Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Sabtu (11/3/2023). (Sumber: Tangkapan layar tayangan Breaking News KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait adanya surat edaran dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang pejabat buka puasa bersama.

Mahfud MD memahami bahwa ada pihak yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tersebut terkait larangan buka bersama bagi para menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga kepala badan/lembaga.

Baca Juga: Arteria Dahlan Peringatkan Mahfud MD Soal Pidana Penjara karena Dokumen TPPU: Ini Serius

Menurut Mahfud, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk demokrasi.

Demokrasi, kata dia, memungkinkan masyarakat menilai atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Terkait tudingan pemerintah disebut terlalu mengintervensi masyarakat soal buka bersama, Mahfud menyebut bahwa kritik, pro, dan kontra, akan selalu ada dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

"Enggak apa-apa, terima kasih. Sebagai kritik harus selalu ada yang seperti itu. Itu namanya demokrasi. Artinya orang Islam merasa memiliki Indonesia ini," kata Mahfud MD dalam acara "Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia" di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Lebih lanjut, saat ditanya apakah ada kemungkinan Presiden Jokowi mencabut larangan buka bersama itu, Mahfud mengaku belum mendengarnya. 

Baca Juga: Mahfud Akui Pemerintah Melawan Putusan Pengadilan yang Vonis Lepas Pendiri Indosurya: Kita Adu Kuat

Menurut Mahfud, jika memang masyarakat ingin larangan buka bersama itu dicabut, prosesnya mudah bagi Presiden Jokowi.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas.id


TERBARU