> >

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Naik

Politik | 20 Februari 2023, 11:28 WIB
Ada beberapa santri berada di lingkaran Jokowi di bawah ini, ini Kolase foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan  Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Ferbruari 2023

Dikutip dari Kompas.id, Senin (20/2/2023), sebanyak 79,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam mengelola stabilitas politik dan keamanan.

Baca Juga: Litbang Kompas: Penuntasan Kasus Ferdy Sambo Bikin Kepuasan Publik terhadap Aparat Meningkat

Jika melihat tren penilaian, capaian kepuasan publik saat ini merupakan yang tertinggi sejak awal pemerintahan. Pada survei Oktober 2019, tingkat kepuasan bidang polkam tercatat 64,3 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan survei empat bulan lalu pada Oktober 2022, ada kenaikan 4,6 persen.

Jika mencermati pola kepuasan responden, terdapat sejumlah substansi yang dapat dilihat dari penilaian responden. Aspek pertama ialah peningkatan tertinggi. 

"Dalam aspek ini, peningkatan tertinggi berada di penilaian kinerja pemerintah dalam menjamin warga bebas berpendapat dan membuka kesempatan masyarakat mengawasi pemerintahan," tulis tim Litbang Kompas. 

Peningkatan ini dapat dilihat sebagai penerimaan publik terhadap keterbukaan pemerintah. Saat ini, masyarakat kian mudah memberikan laporan atau pengaduan secara daring kepada pemerintah. 

Bahkan, masyarakat juga dapat langsung berkomunikasi dengan pejabat publik melalui media sosial.

Jaminan kebebasan masyarakat juga tecermin, salah satunya, dari posisi Indeks Kemerdekaan Pers 2022. Skor indeks saat ini berada di angka 77,88 poin atau naik 1,86 poin dari tahun 2021. 

Aspek kedua yang dapat dicermati ialah indikator penilaian yang paling kuat. Dalam hal ini, indikator membangun sikap menghargai perbedaan menjadi penekanan publik yang paling menonjol penilaiannya. 

"Upaya pemerintah membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan tersebut diapresiasi oleh 76,9 persen responden dan menjadi yang tertinggi dari lima indikator penilaian kinerja di bidang politik dan keamanan," ujarnya.

Penekanan apresiasi publik ini tidak terlepas dari sejumlah langkah pemerintah dalam menguatkan sikap saling menghargai perbedaan dan toleransi antarwarga. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Agama mencanangkan tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi. Upaya menguatkan perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia juga mendapat dukungan dunia pada saat KTT G20 di Bali, November 2022. 

Saat itu ratusan delegasi pemimpin agama dari 32 negara ikut hadir mengikuti Forum Agama G20 sebagai simbol kerukunan di tengah kebinekaan.

Secara khusus, penyelenggaraan KTT G20 di Bali juga menjadi cermin keberhasilan pemerintahan Jokowi-Amin menjaga kondisi keamanan nasional. 

"KTT G20 yang dihadiri belasan kepala negara menjadi bukti nyata kemampuan pemerintah menjaga keamanan negara. Keberhasilan menyelenggarakan perhelatan dunia dan presidensi Indonesia di G20 turut menguatkan citra positif pemerintahan Jokowi-Amin di tataran global. Euforia tersebut dominan menguasai panggung isu politik nasional," sambungnya. 

Sebagai informasi, survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Ferbruari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis di 38 provinsi di Indonesia. 

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Masyarakat Tak Ingin Media Berpolitik di Pemilu 2024

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.id


TERBARU