Telusuri Dugaan Perubahan Substansi Putusan Perkara MK Bentuk Mahkamah Kehormatan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menelusuri dugaan perubahan substansi putusan perkara terkait putusan perkara Nomor 103 PUU-XX/2022.

Juru bicara MK Enny Urbaningsih, mengatakan, penyelesaian isu yang berkembang tentang dugaan perubahan substansi itu bukan hanya dilakukan oleh pihak MK.

“Berkenaan dengan hal itu, kami telah menyepakati bahwa penyelesaian mengenai bagaimana kronologisnya atau kebenaran atas isu yang berkembang itu, tidak dilakukan oleh kami sendiri sebagai hakim, tetapi akan diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” urainya, Senin (30/1/2023) dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV.

Ia menjelaskan, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang MKMK tersebut akan segera ditandatangani.

MKMK, lanjut dia merupakan lembaga baru. Sebelum adanya MKMK tersebut, hanya ada Dewan Etik MK.

Baca Juga: Ada Apa di Balik DPR Ganti Hakim MK Aswanto dengan Guntur Hamzah - OPINI BUDIMAN

“Karena ini adalah lembaga yang baru, yang sebelumnya adalah Dewan Etik MK. Di mana dengan adanya undang-undang, berubah menjadi MKMK.”

Anggota MKMK, kata dia, terdiri dari seorang hakim aktif, seorang tokoh masyarakat yang paham hukum konstitusi, serta seorang akademisi, dan akan mulai bekerja pada 1 Februari 2023

“Supaya ini bisa lebih fair dan independen kami serahkan kepada MKMK untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian MKMK akan segera bekerja mulai tanggal 1 Februari,” tuturnya.

“Berkenaan dengan keanggotaan MKMK, sudah disepakati sesuai dengan UU MK terutama UU No 7 dan juga putusan MK yang menyangkut soal keanggotaan.”

Ia juga menjelaskan, saat ini anggota Dewan Etik MK yang masih aktif hanya Prof Sucito, yang akan melanjutkan keanggotaannya sebagai bagian dari MKMK.

“Keanggotaan yang lain adalah Bapak Palguna (I Dewa Gede Palguna). Kita tahu dia adalah salah satu mantan Hakim MK yang sangat berpengalaman sejak MK pertama dan memiliki integritas yang sangat luar biasa,” lanjutnya.

Enny berharap Palguna dapat terlibat dalam MKMK, karena saat ini Palguna bukan lagi sebagai hakim konstitusi, melainkan sebagai tokoh masyarakat.

“Dan hakim aktifnya menunjuk saya,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Enny, nantinya akan ada SK penunjukan dan bekerja secepat mungkin, agar segala sesuatu nya menjadi terang benderang.

Sebelumnya, advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, menduga ada perubahan substansi berupa perbedaan frasa dalam putusan perkara Nomor 103 PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, menurut Zico, putusan yang dibacakan oleh hakim di ruang persidangan berbeda dengan apa yang ditulis dalam salinan putusan dan risalah sidang.

Menurut Zico selaku pemohon dalam perkara itu, frasa yang dibacakan hakim MK Saldi Isra dalam sidang berbeda dengan risalah sidang yang ia terima, yakni dari "dengan demikian..." menjadi "ke depan..."

"Pada saat dibacakan itu hakim konstitusi Saldi Isra ngomongnya, 'dengan demikian hakim konstitusi hanya bisa diganti jika sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK'," kata Zico, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga: Hakim MK Aswanto Dicopot, Mahfud MD: Itu Kewenangan DPR

"Tapi di putusan dan risalah sidang, risalah lho, notulen sidang itu, itu kata-katanya 'ke depan', 'ke depan hakim konstitusi hanya boleh diganti sesuai dengan Pasal 23," ujar dia.

Mengutip laporan tim liputan Kompas TV, Senin (3/1/2023), Zico mengaku sebagai pihak yang paling dirugikan dengan adanya perubahan substansi tersebut.

“Saya menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana bisa ini terjadi di 2020 tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut,” ucapnya.

“Besok Rabu saya akan bawa ini ke Polda Metro Jaya karena harapan saya Mahkamah Konsitusi bisa melakukan sidang etik sebelum sidang pidana seperti kasus Ferdy Sambo.”

Diketahui, DPR RI mencopot Aswanto sebagai hakim MK. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan alasan pihaknya mencopot Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, kinerja Aswanto amat mengecewakan sebagai salah satu perwakilan hakim MK dari DPR. Sebab yang bersangkutan kerap menganulir produk hukum yang digagas legislatif.

"Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul itu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/9/2022), dikutip Kompas.TV.

Politikus PDIP itu menyebut, Aswanto telah melanggar komitmen dengan DPR ketika menjabat hakim MK. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komisi III memutuskan untuk mencopotnya dari jabatan tersebut.

"Dasarnya Anda tidak komitmen. Gitu lho. Enggak komit dengan kita, ya mohon maaf lah ketika kita punya hak dipakai lah," ujarnya.

Buntut dari pencopotan tersebut, seorang advokat bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) ke MK.

Melalui gugatan ini, ia ingin MK membatalkan keputusan DPR yang secara sepihak memberhentikan Aswanto sebagai hakim konstitusi.

"(Gugatan diajukan) untuk membatalkan penggantian Pak Aswanto," kata Zico kepada Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Dalam gugatannya, Zico menyoal 3 pasal, yakni Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003, lalu Pasal 57 angka 1 dan 2 serta Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV/berbagai sumber