Wapres Yakin Panglima TNI yang Baru akan Lanjutkan Penggunaan Pendekatan Humanis di Papua

BIAK NUMFOR, KOMPAS.TV – Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin meyakini Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa akan melanjutkan kebijakan penggunaan pendekatan humanis dalam menangani masalah keamanan di Papua.

Pernyataan Ma’ruf Amin tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak Numfor, Papua, Jumat (02/12/2022).

“Saya kira panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan,” tuturnya dikutip dari keterangan tertulis.

“Sehingga, dengan adanya DOB-DOB (daerah otonom baru, red) ini, petanya semakin jelas [untuk] masing-masing wilayah DOB,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 ini.

Baca Juga: Kunker Ke Papua Tengah Wapres Ma'ruf Bahas Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru

Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Komisi I DPR pun telah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI setelah mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Jumat (2/12/2022).

Di Biak Numfor, Ma’ruf Amin juga menjawab pertanyaan wartawan tentang peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua, yang masih kerap terjadi.

Terakhir, tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl. Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

Selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Ma’ruf mengatakan bahwa hingga kini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” tegas Wapres.

Kemudian, sambungnya, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada [gangguan keamanan] seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua masih terus dilaksanakan.

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: Empat Prioritas Calon Panglima TNI Yudo Margono: Alutsista Hingga Kultur Internal TNI

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk dengan membentuk beberapa DOB.

“Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” ungkapnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV