> >

Sorotan soal Dana yang Dikelola ACT, Islah Bahrawi Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Politik

Kompas petang | 5 Juli 2022, 21:43 WIB
Sorotan tentang penggunaan dana yang dikelola oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak ada kaitannya dengan politik. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sorotan tentang penggunaan dana yang dikelola oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak ada kaitannya dengan politik.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (5/7/2022).

“Saya melihatnya ini tidak ada kaitannya dengan politik,” tuturnya, menanggapi tudingan Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin yang menyebut bahwa sorotan terhadap ACT karena latar belakang partai yang tidak sejalan dengan rezim saat ini.

“Ini memang diakui oleh para pengurus di ACT sendiri. Kalau kita baca di salah satu media, semua mengakui, misalnya gaji Rp250 juta, fasilitas mobil mewah,” tambah Islah.

Islah menambahkan, dalam pengelolaan dana oleh ACT, harus berhati-hati.

Karena dana tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kemanusiaan.

Baca Juga: BNPT dan Densus 88 Telusuri Data PPATK soal Dugaan Dana ACT Mengalir ke Jaringan Teroris

“Kita harus berhati-hati karena bagaimana pun ini betul-betul project yang sifatnya kemanusiaan atas nama Allah,” katanya.

Islah pun menyoroti dana yang dikelola ACT kemudian digunakan untuk menfasilitasi para petinggi lembaga itu.

Menurutnya, jika ACT ternyata tidak menyampaikan zakat, dan hanya menggunakan dananya untuk fasilitas mewah dan sebagainya, tidak perlu berbicara tentang konspirasi, korupsi, dan sebagainya.

“Ini persoalan uang Allah, ini betul-betul persoalan akhirat. Hadiah dan sanksinya di akhirat,” ucapnya.

“Kalau kita bicara tentang audit, okelah audit 14 tahun hasilnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi, audit malaikat ini kan nggak pernah dipublikasikan,” imbuhnya.

Hal inilah yang menurut dia, seharusnya membangun hati nurani para pengurus ACT, bahwa bagaimana pun ini adalah uang umat yang harus disalurkan.

Kalau pun kemudian para petinggi ACT mendapatkan bayaran dari situ, menurutnya itu boleh saja.

Tapi, jangan kemudian seolah-olah berhitung dengan Tuhan.

“Janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan. Saya terenyuh, jujur saja, ACT yang selama ini saya anggap lembaga yang betul-betul akuntabel, tapi ternyata seperti ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Islah membeberkan bahwa ACT mempunyai hutang kepada Boeing, dengan jumlah Rp56 miliar.

Seharusnya, kata dia, sebagai lembaga nirlaba, ACT tidak memiliki shortage atau defisit keuangan.

Pemasukan dari umat, lanjutnya, bisa diukur dengan jelas dan kemudian kelompok penerimanya pun seharusnya juga sudah jelas.

“Ada aliran dana dari para donatur yang harus diberikan pada penerima donasi,” tuturnya.

“Tapi ternyata di sini ada outstanding, terhadap Boeing misalnya, karena alasan keuangan dari ACT ini mengalami shortage, ada tekor, ada defisit di situ,” tuturnya.

Sebelumnya, Novel Bamukmin menyebut bahwa permasalahan dana ACT harus dilihat secara global.

“Kalau ada permasalahan, tolong dilihat secara global,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini ACT selalu hadir di setiap bencana yang terjadi di Indonesia, bahkan hingga bencana kemanusiaan di luar negeri.

“Setiap kita turun bencana, ACT selalu ada, dan itu dipercaya. Memang di belakangnya ada latar belakang partai yang saat ini tidak sejalan dengan rezim,” katanya.

Sorotan tentang pendanaan ini, lanjut Novel, harus menjadi pelajaran untuk  ACT dan badan amil zakat yang lain.

Novel juga sempat menyebut bahwa terlalu prematur jika mengaitkan dana yang dikelola ACT dengan terorisme.

“Saya rasa teralu prematur untuk diarahkan ke sana. Karena kalau bicara dengan Islam, selalu diidentikkan arahnya terorismelah, arah-arah yang memang keuangan ini dipergunakan tidak semestinya,” ucapnya.

Baca Juga: PPATK Sebut Dugaan Penyelewengan Dana ACT Miliaran Rupiah

Meski demikian, Novel sepakat bahwa dana yang disalurkan oleh ACT harus diusut karena ada dana amanat umat yang dititipkan di sana.

“Diaudit ini juga harus transparan. Siapa yang mengaudit juga harus netral,” katanya.

“Mau PPATK kah, institusi terkait, ya benar-benar harus terbuka, transparan. Kita harus benar-benar netral,” tegasnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU