> >

OSO Minta HKTI Tidak Terlalu Banyak Mengatur Persoalan Pertanian di Daerah

Sosial | 2 Juli 2022, 12:46 WIB
Ketua BPO HKTI, Oesman Sapta Oddang saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI tahun 2022 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Pria yang akrab disapa OSO itu meminta HKTI tidak terlalu banyak mengatur persoalan pertanian di daerah. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Oddang meminta HKTI tidak terlalu banyak mengatur persoalan pertanian di daerah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI tahun 2022 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Pria yang akrab disapa OSO ini, berharap agar Rakernas membahas usulan-usulan yang disampaikan para DPD.

“Jadi jangan kita terlalu banyak mengatur. Kita aturan sedikit, tapi terjemahkan oleh daerah-daerah maksud dan tujuannya,” tuturnya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.TV, Sabtu (2/7/2022).

Baca Juga: HKTI Jember Laporkan Video Pembuatan Pupuk Oplosan ke Polisi

“Yang menjadi pertanyaan lagi adalah masalah kebutuhan-kebutuhan petani di daerah, pupuk, bibit dan segala macam, itu perlu dibahas dalam rakernas ini. Jadi saudara jangan ragu-ragu karena kami di DPP HKTI ini, pasti akan mempertimbangkan sesuatu solusi yang mendukung kemakmuran bagi daerah saudara masing-masing,” ujar OSO.

Adapun Rakernas dibuka oleh Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang juga merupakan Ketua Umum HKTI, didampingi oleh Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta Odang dan Ketua Panitia Pelaksana Ir Doddy Imron Cholid.

Dalam amanatnya, Moeldoko meminta seluruh DPD HKTI di Indonesia segera melaksanakan konsolidasi organisasi, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Tujuannya, agar organisasi HKTI cepat berkembang dan memiliki jaringan luas sampai tingkat pedesaan.

Sehingga kemajuan petani/pertanian dan atau persoalan yang timbul dapat diketahui secara aktual.

“Karena kita bicara konsolidasi, saya pesan supaya struktur kita itu menyentuh sampai gapoktan. Kalau gapoktan nanti di bawah teman-teman semuanya, maka RDKK itu yang diusulkan itu dari daerah-daerah dikawal oleh para DPD dan suratnya nanti dikirimkan ke DPP,” urainya.

“Saya bisa memperjuangkan untuk kepentingan pertanian, saya bisa mengawalnya itu.”

Ajak generasi muda aktif di pertanian

Moeldoko juga berharap agar para pengurus DPD dapat mengajak generasi muda berperan aktif di sektor pertanian.

Generasi muda, lanjut mantan Panglima TNI itu, merupakan generasi melek digital yang dapat membantu kepentingan pertanian maupun petani.

“Kita ini sudah memasuki dunia digital yang tidak bisa kita lepaskan, maka ajaklah anak-anak muda baik di on farming maupun off farming-nya, baik di budidayanya maupun di non budidaya, gunakan semua yang ada yang berkaitan dengan digital,” ujar Moeldoko.

Harapan lain adalah program yang dibahas dalam Rakernas merupakan program yang lahir dari daerah sehingga mengetahui permasalahan pertanian yang terjadi di daerah.

“Teman-teman semua saya yakin Rakernas ini membawa perubahan dan saya juga yakin teman-teman semuanya tidak pernah kendor.”

“Karena kita yakini, apa yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat petani Indonesia. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, karena kehadiran kita semuanya ditunggu oleh masyarakat petani Indonesia,” tutur Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Ir Doddy Imron Cholid menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam rakernas ini akan segera dijalani oleh pengurus HKTI baik di tingkat DPP maupun DPD.

Untuk hasil Rakernas ini yang memerlukan diskusi lebih lanjut akan diserahkan kepada  kementerian-kementerian yang membidangi sektor pertanian.

Baca Juga: Moeldoko Berharap HKTI di Usia ke-49 Bantu Pemerintah, Tapi Kritis Bila Rugikan Petani

“Saya pastikan dari semua provinsi masalah pasti berlain-lainan, ada masalah harga, ada masalah minyak, ada masalah panen, ada masalah bibit, semua kita tapung dan diskusikan. Sebagian nanti akan kita salurkan, mana yang harus ke Kementerian Pertanian, Kehutanan dan mana yang harus ke BPN.”

“Memang HKTI ini adalah bridging institusi, institusi yang menjembatani kepentingan petani dengan lembaga-lembaga terkait,” terang Doddy.

Pada pembukaan Rakernas ini, Ketua Umum HKTI melantik pengurus DPD HKTI untuk tiga provinsi yakni DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU