Kredibilitas Survei Pemerintah Soal 82 Persen Rakyat Papua Dukung Pemekaran, Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS. TV – Klaim pemerintah bahwa mayoritas rakyat Papua mendukung pemekaran daerah, dipertanyakan berbagai pihak. Hasil survei tersebut diduga hanya sekadar stempel untuk memuluskan rencana pembentukan provinsi baru di tanah Papua.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, yang menyebut hasil survei tersebut tampak bertentangan dengan realitas terkini aspirasi masyarakat Papua.

“Sepertinya (survei) itu  tidak kredibel karena tidak mencerminkan realitas masyarakat  di Papua yang berkali-kali mengekspresikan penolakan (pemekaran daerah),” kata Usman Hamid yang dihubungi KOMPAS TV, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Soal Uji UU Otsus Papua, Jokowi: Pemerintah Akan Hormati dan Patuh Putusan MK

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud menyebut, 82 persen masyarakat Papua  mendukung kebijakan pemekaran daerah. Survei itu diselenggarakan oleh lembaga kepresidenan.

Mahfud menyinggung soal adanya survei tersebut tersebut usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/4/2022) kemarin.

Usman Hamid yang juga mengikuti pertemuan tersebut, mengaku kaget mendengar adanya survei yang memperlihatkan 82 persen warga di Papua menginginkan pemekaran.

Baca Juga: Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tolak Pemekaran Papua

“Saya meragukan kesimpulan dari survei tersebut,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka secara detail dokumen pelaksanaan survei tersebut beserta hasilnya.

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV