Polemik Kekosongan Kepala Daerah, Ombudsman Sebut Pemerintah Tidak Punya Sistem Terencana
Politik | 17 Februari 2022, 14:38 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menilai pemerintahan tidak punya sistem terencana dalam mempersiapkan orang.
Ia melihat belum ada persiapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan orang yang berpotensi menjadi pengganti sebagian kepala daerah yang masa jabatanya berakhir pada 2022.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengisi kekosongan kepala daerah diangkat penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.
“Seharusnya satu tahun sebelumnya Kemendagri sudah mempersiapkan orang-orang yang berpotensi menjadi pengganti, sehingga tidak mendadak satu sampai dua minggu sebelum persiapan penggantian,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional I dan Seminar Nasional Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (ADEKSI) bertajuk DPRD Bermitra dengan Kepala Daerah Sementara: Menakar Efektivitas Kinerja Pemerintahan 2022-2024, sebagai Dampak Pilkada Serentak di Yogyakarta, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Wacana Perwira TNI-Polri Aktif Akan Isi Kekosongan Kepala Daerah Mencuat Jelang Pilkada Serentak 202
Menurut Jaweng manajemen talenta bisa mengurangi kecurigaan publik tentang orang yang punya kepentingan politik, bahkan ada daerah yang kabarnya diisi TNI dan Polri. Artinya, jika Kemendagri melatih manajemen talenta dengan mempersiapkan orang, maka bisa mengurangi resistensi politik.
Ia berpendapat melihat kewenangan penjabat bupati atau wali kota yang sangat krusial, seharusnya tata aturan penjabat diatur dalam tingkat UU bukan hanya Peraturan Menteri Dalam Negeri.
“ADEKSI bisa berkontribusi di sini dengan memberi masukan untuk pemerintah,” ucapnya.
Sementara, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menjelaskan pemilu serentak pada 2024 bertujuan untuk mengakomodasi secara penuh kebutuhan daerah mengingat selama ini ada disparitas waktu dalam pekerjaan pemerintah pusat dan daerah.
“Padahal sistem presidensial harus ada garis tegas antara pusat dan daerah,” tuturnya.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV