PKS Tak Bersepakat, Puan Tetap Sahkan RUU IKN Menjadi Undang-Undang
Politik | 18 Januari 2022, 13:19 WIBSebelumnya, Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU IKN untuk disahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/1/2021).
Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menjelaskan, alasan pihaknya menolak rencana pemerintah melakukan pemindahan IKN tersebut.
Salah satunya yaitu konsep daerah khusus tanpa adanya pembahasan lebih rinci di dalam RUU IKN ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintah daerah ini dikelola oleh otorita IKN, di mana pengisian jabatan dilakukan oleh penunjukan langsung oleh Presiden.
"PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep IKN melalui kelembagaan Otorita mengingat konstitusi pasal 18 ayat 3 dan dan ayat 4 UUD 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah."
"RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada perwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi PKS tidak sependapat dengan konsep ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya DPRD tidak hanya bertentangan UUD 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarian di IKN," kata Suryadi dalam rapat Pansus RUU IKN secara daring, Selasa (18/1/2021) dinihari.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV