Politikus PDI-P: Revisi Perda Covid-19 Tidak Mendesak, Kehadiran TNI/Polri Justru Lebih Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan bahwa kewenangan Satpol PP sebagai penyidik pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sudah ada dalam PP No. 6 Tahun 2010. 

"Dalam peraturannya di PP 6/2010, Satpol PP sudah diberi kewenangan menjadi Penyidik PNS, dan hirarki PP masih di atas Perda," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021). 

Karena itulah ia menganggap Perda No. 2 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Covid-19 sudah cukup dan tidak perlu ditambah mengenai kewenangan Satpol PP sebagai penyidik. 

"Dengan Perda 2/2020 yg lalu sudah cukup. Soal pidana sudah ada di perda awal yg mau direvisi," kata Gilbert.

Baca Juga: Tolak Revisi Perda Covid-19, PSI Minta Ada Sanksi Tegas bagi Satpol PP yang Lakukan Pungli

Gilbert mengatakan, penguatan Perda saat ini tidak mendesak, yang mendesak justru pengawasan ketat agar masyarakat lebih patuh yang harus disertai dengan kehadiran TNI/Polri. 

"Penguatan melalui Perda sudah tidak mendesak saat ini, yang mendesak adalah pengawasan ketat, dan dalam situasi PPKM level 4 ini, harus disertai kehadiran TNI/Polri agar masyarakat lebih patuh," jelas Gilbert. 

Pengawasan ini, kata Gilbert, harus dijalankan dalam skala mikro di tingkat RT dan berkesinambungan.  

Seperti yang diketahui, Pemprov DKI tengah mengajukan perubahan pada Perda No. 2 Tahun 2020 dengan penambahan pasal mengenai sanksi pidana dan kewenangan Satpol PP sebagai penyidik pelanggar protokol kesehatan. 

Pengajuan revisi berangkat dari kesadaran sebagian masyarakat yang dianggap masih rendah dan tidak mematuhi protokol darurat kesehatan. 

Penulis : Hasya Nindita Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV