> >

4 Poin yang Dibahas dalam Halalbihalal Wantimpres dan PP Muhammadiyah

Politik | 31 Mei 2021, 16:26 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir (Sumber: kompas.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersilaturahmi ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara virtual, Senin (31/5/2021).

Rombongan Wantimpres dipimpin oleh Jenderal (Purn) Wiranto yang ditemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, dan Ketua Lazismu Pusat Hilman Latief.

“Kami bertukar pandangan, gagasan, informasi, sekaligus mencari solusi dari problem-problem kebangsaan di negeri tercinta ini,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ada empat poin yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, problem persatuan dan integrasi. Muhammadiyah memandang dinamika kehidupan kebangsaan seperti terawatnya pembelahan politik, kesenjangan sosial dan potensi disintegrasi berkaitan erat dengan konsistensi pengamalan sistem ketatanegaraan oleh para elite dan cara pandang warga bangsa terkait dasar negara.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Proses TWK agar Tidak Timbulkan Kegaduhan

Menurut Haedar Nashir, yang diperlukan adalah dialog antara komponen bangsa termasuk antar pemerintah dengan kekuatan-kekuatan bangsa, terutama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dari soal pandemi, KPK, Palestina, juga kesenjangan sosial yang ini sangat krusial.

Kedua, konstitusi dan Pancasila. Muhammadiyah memandang elite politik dan warga bangsa mau berbenah agar memahami dasar negara ini dengan pandangan yang benar, proporsional, dan objektif.

Termasuk mengutamakan jiwa dan posisi agama beserta kebudayaan luhur di samping konstitusi dan Pancasila sebagai pertimbangan menentukan kebijakan publik.

“Dalam konteks ini perlu rekonstruksi pemahaman, pemaknaan, dan juga implementasi mengenai agama, Pancasila, konstitusi dan kebudayaan luhur bangsa agar semuanya menuju pada kehidupan kebangsaan kita yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan berkemajuan,” ucapnya.

Ketiga, persoalan kebangsaan terutama KPK. Muhammadiyah mendorong agar penyelesaian polemik KPK dilakukan secara jujur, transparan dan mengedepankan solusi.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU