Presiden Jokowi Sebut Pemerintah Sebenarnya Tak Senang Impor Beras, Tapi...

JAWA BARAT, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo bangga terhadap produktivitas padi mencapai rata-rata 7 hingga 8 ton per hektar.

Kata Jokowi, dengan adanya produksi yang meningkat itu, pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

Bahkan, kata mantan Wali Kota Solo itu, terbuka kemungkinan untuk menutup keran impor hingga akhir tahun, jika produksi beras dalam negeri bagus.

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan produksinya bagus berarti juga tidak akan impor," kata Jokowi Pada saat berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).

Menurut Jokowi, pada dasarnya pemerintah tidak senang mengimpor beras.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Suka Impor Beras...
 
Tetapi, ada hal-hal yang terkadang menyebabkan pemerintah harus menempuh langkah tersebut.

"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras," kata Jokowi.

Ia memisalkan terjadi situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional, dan mengakibatkan pemerintah perlu menambah stok beras melalui impor.

"Tetapi karena itung-itungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang itung-itungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan," tuturnya.

Sebelumnya ramai dibicarakan soal rencana impor beras melalui kementerian pertanian, padahal panen dalam negeri lagi berlangsung saat itu.

Akibatnya, harga gabah dalam negeri beberapa waktu anjlok, hanya mencapai Rp 3.400 sampai Rp 3.500 per kilogram.

Baca Juga: Tinjau Panen Padi, Presiden Jokowi Sebut Alasan Pemerintah Sempat Impor Beras

Kata Jokowi, rencana itu muncul karena pemerintah khawatir pandemi Covid-19 bakal menyebabkan hasil panen dalam negeri tidak baik dan tak banyak.

Pemerintah juga khawatir pandemi menyebabkan stok beras di Bulog tidak mencukupi.

Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan harga gabah dalam negeri sudah kembali normal. Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga gabah minimal Rp 4.200 per kilogram.

"Saya senang sekali, yang paling penting tadi harga gabahnya," kata Jokowi.

Kata Jokowi kembali normalnya harga gabah petani dalam negeri dipengaruhi oleh gerakan serap gabah petani melalui Kementrian Pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkomitmen bersama Bulog, PT. Pertani dan Komando Strategi Penggilingan (Kostraling) untuk menyerap semua gabah petani sesuai HPP yakni Rp 4.200 perkilogram.

Bahkan, Syahrul mengatakan akan menindak keras jika ada pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi kita akan serap gabah petani disini (Indramayu - red) tanpa terkecuali melihat kadar air. Ada keluhan kadar air jangan sampai hanya alasan. Kalau ada yang seperti itu kita tindak. Petani tadi mengatakan bahwa gabah sudah naik harga Rp 4.200, kemarin sempat turun tapi sekarang sudah naik, kita pertahankan ini," kata Syahrul.

Untuk diketahui, potensi luas panen padi se-Indramayu April 2021 ini sebesar 55.953 hektar dengan estimasi produksi 346.158 ton Gabah Kering Giling (GKG).

Sedang untuk Mei berpotensi luas panen padi sekitar 14.109 hektar, dengan estimasi produksi 76.276 ton GKG.

Stok gabah/beras di Bulog capai 46.630 ton dari kapasitas gudang Indramayu sekitar 70.000 ton. Serap gabah Bulog sampai dengan 20 April, sebesar 10.377 ton beras atau setara 18.088 ton GKG dari target 35 ribu ton GKG.

Penulis : Hedi Basri Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV