Bambang Brodjonegoro, Mengawali Pemindahan Ibu Kota Berakhir di Menristek

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro pamit dari jabatannya setelah kementeriannya digabung
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR, Kemenristek akan dilebur ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, katanya saat meresmikan Science Techno Park Universitas
Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/4/2021).

Dengan begitu, tidak akan ada lagi  Kemenristek dan tak ada lagi kunjungan kerja ke daerah dari Menristek ke mana pun.

Semenjak masuk ke Kemenristek, nama ekonom ini memang agak tenggelam. Berbeda dengan saat duduk sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Presiden Jokowi ( 27 Oktober 2014-27 Juli 2016) atau saat duduk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 27 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019.

Baca Juga: DPR Setujui Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan Pembentukan Kementerian Investasi

Ketika menjabat sebagai menteri PPN/Kepala Bappenas, kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini
diberi tanggungjawab untuk pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Ibu kota baru harus mengakomodasi semua wilayah Indonesia, harus di tengah, di Kalimantan,
untuk mewujudkan Indonesia-sentris, mendorong pemerataan pembangunan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. ” katanya dalam acara  “YouthTalks: Yuk Pindah Ibu Kota” yang digelar di Gedung Bappenas, Selasa 20 Agustus 2019 silam. 

Menurut dekan fakultas ekonomi Universitas Indonesia termuda ini (2005-2009), Jakarta sudah
tidak layak lagi sebagai ibu kota.

"Jakarta sudah terlalu banyak penduduknya. Akibat terlalu banyak orang, maka dari tempat
tinggal ke tempat kerjanya, mereka mengalami kemacetan," ujarnya.

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV