Mahfud MD: Pemerintah Menganggap Belum Ada KLB Partai Demokrat, Mungkin Main-main

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menkopolhukam Mahfud MD menganggap kemelut yang terjadi di tubuh Partai Demokrat masalah internal. Karena itu pemerintah pun belum mau menyebut ada kongres luar biasa (KLB) . "Pemerintah menganggap belum ada KLB, karena belum didaftarkan ke kemenkumham. Kalau sudah didaftarkan pemerintah akan meneliti dulu siapa penyelenggaraya," kata Mahfud saat diwawancara "Kompas Malam" di Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

Karena itu pemerintah belum akan bersikap. Menurut Mahfud, belum tentu juga mereka yang berkumpul di Deli Serdang, Sumatera Utara  itu sedang mengadakan KLB Partai Demokrat. "Jangan-jangan mereka bilang tidak ada KLB, mungkin hanya main-main. Sementara kita terlanjur merangkak," katanya.

Baca Juga: Suara Demokrat Daerah Tanggapi KLB Deli Serdang

Mahfud juga merespon surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang dikirim pada Kamis 4  Maret 2021. Menurut Mahfud, surat itu diterima sore hari dan sudah tidak ada orang di kantor Kementerian Polhukam. "Dalam suratnya AHY minta KLB Partai Demokrat dibubarkan. Tapi tidak dijelaskan apa subjeknya," kata Mahfud.

Karena itu, surat tersebut tidak bisa direspon. Menurut Mahfud itu urusan pihak keamanan di daerah tempat penyelenggaraan KLB berlangsung.

Baca Juga: Demokrat Maluku Laporkan 11 Orang Pengikut KLB Ke Polisi

Sementara itu, manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat dinilai banyak kalangan  tidak etis. Misalnya, disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.  "Manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021). Firman menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional. Meski pun, peluang itu dibuka oleh pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut. 

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia.  Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.  

Baca Juga: SBY Serukan Perang, Usai Moeldoko jadi Ketum Versi KLB Demokrat di Deli Serdang

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV