AIMAN: Dua Agenda di Penentuan Kapolri
Aiman | 13 Januari 2021, 17:32 WIBGuru besar pada Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kikiek biasa disapa, mengatakan pada saya di program AIMAN, Bahwa, " Pemilihan Kapolri itu 70 persen politik!" ungkapnya!
Sebab, urusan politik tak bisa dilepaskan dari urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pergolakan pada urusan Politik, bisa menyebabkan gangguan pada Kamtibmas.
Pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta, siapa yang menyangka akan terjadi pergolakan politik luar biasa, yang berujung pada situasi kamtibmas selama beberapa bulan akibat menguatnya polarisasi terkait Politik Identitas berbasis di satu sisi Agama dan di sisi lain klaim kelompok Pancasilais.
Pada 2019, nyaris serupa dengan apa yang terjadi pada 2017. Semuanya bermuara pada proses hukum, yang terjadi dan memunculkan sejumlah kesan dan argumentasi yang berbeda - beda dimata para pendukung yang terbelah.
Baca Juga: Jadi Kabareskrim, Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp310 M
Apakah pembelahan ini sudah selesai?
Jawabannya belum. Mereda, iya. Tapi bara dalam sekam masih tersimpan!
Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), mantan Kabareskrim POLRI 2009-2011 Komjen (Purn) Ito Sumardi, kepada saya mengungkapkan, "unsur politik tak bisa dipisahkan dari pertimbangan pemilihan Kapolri. Meskipun seluruhnya akan berada pada tangan Presiden untuk memutuskannya."
Di depan ada Potensi besar. Meskipun Undang - Undang Pemilu saat ini mensyaratkan tidak ada Pilkada 2022, bukan tak mungkin ini semua akan berubah. Gemanya saja sudah terasa dengan pembelahan saat Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan menyapa Pemulung dan Gelandangan, yang langsung dikaitkan akan menjadi Pesaing Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang.
Jika Pilkada 2022 dibuka kembali, memang masuk akal. Karena banyak dari "jagoan - jagoan" survei Pilpres 2024, yang bakal kehilangan panggung. Sebut saja Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Khofifah Indarparawansa, Gubernur Jawa Timur, yang semuanya akan berakhir pada 2023.
Semua pertimbangan untuk 2022, sangat mungkin berada pada tanggung jawab di pundak Kapolri yang baru nanti. Selain pula, semuanya Pilkada 2022 bermuara pada Pemilu 2024 dimana akan kembali ke titik nol, semua punya peluang untuk menuju kursi Presiden selanjutnya.
Tak berlebihan, tahun 2022 dan 2024, adalah 2 tahun yang menjadi kunci ujian bagi Kapolri baru nanti.
Selamat bekerja, semoga keamanan dan persatuan sebagai warga bangsa, dapat kita jaga bersama.
Saya Aiman Witjaksono...
Salam!
Penulis : Fadhilah
Sumber : Kompas TV