> >

Pria Ini Tantang TNI: Copot Semua Baliho Habib Rizieq, Kerahin Berapa Kompi, Besok 'Gua' Pasang Lagi

Peristiwa | 24 November 2020, 00:07 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Langkah Kodam Jaya menurunkan spanduk dan baliho Rizieq Shihab di sejumlah titik di DKI Jakarta menuai beragam komentar.

Sejumlah kritikan datang karena aksi TNI mencopot baliho dianggap tak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan negara. Namun, tak sedikiit dukungan dari elemen masyarakat diterima Kodam Jaya. 

Baca Juga: Deklarasi Tolak Kedatangan Rizieq Shihab di Pekanbaru Bentrok, Massa FPI Geruduk Lokasi Aksi

Menyikapi hal itu, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa kritikan yang diberikan kepada jajarannya masih lebih sedikit dibanding dukungan masyarakat. 

“Kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak, dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya, bagaimana penurunan baliho,” kata Dudung, di Makodam Jaya, Senin (23/11/2020). 

Dudung menceritakan upaya penurunan spanduk dan baliho tersebut sudah berjalan selama dua bulan. Itu dilakukan secara bersama-sama oleh Satpol PP maupun TNI-Polri. 

Namun upaya itu ternyata mendapat adangan dari Front Pembela Islam (FPI). Mereka memasang kembali spanduk dan baliho yang telah dicopot itu. Karena itu, pihaknya merasa perlu mengambil tindakan tegas. 

Baca Juga: Kapuspen TNI Sebut Perintah Pencopotan Baliho Rizieq Shihab Murni dari Pangdam Jaya, Bukan Panglima

“Lah emang dia siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas, Satpol PP kok? Pemerintah itu jelas organisasinya, struktur sudah jelas, kok bisa takut sama mereka, mereka itu siapa?,” ucap Dudung. 

Menurut Dudung, apa yang dilakukan aparat TNI tersebut dianggap sudah sesuai demi memberi rasa aman bagi masyarakat. 

Apalagi negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin menerapkan aturan sendiri.

“Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan yang membuat aturan-aturan dia sendiri. Ini negara hukum harus ada ketetapan hukum yang benar,” kata Dudung.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU