DPR: Kalau KPK Tak Mau Mobil Dinas Baru Kembalikan Saja, Tidak Usah Bikin Geger

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerima atau tidak mobil dinas baru yang dianggarkan.

"Dari pimpinannya enggak mau, dewas-nya enggak mau, ya itu terserah. Bukan hal yang besar, kalau merasa tidak perlu," kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Jumat (16/10/2020).

Seandainya semua pihak di KPK tidak mau dengan penganggaran mobil dinas baru, kata Arsul, maka sebaiknya anggaran tersebut dikembalikan ke pemerintah.

"Setelah dipikir-pikir, ah sudahlah enggak perlu ada mobil dinas baru. Ya kembalikan saja anggarannya ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan. Ya enggak usah dibikin gegeran.

"Kembalikan saja. Bilang, kami enggak perlu mobil dinas baru. Ya bagus juga, barangkali anggarannya bisa dikembalikan ke pemerintah. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain," tukas Arsul.

Baca Juga: Mobil Dinas Mewah, Citra KPK Akan Menurun Drastis

Alasan DPR Setujui Usulan Mobil Dinas Mewah KPK

Komisi III DPR RI mengakui menyetujui usulan pengadaan mobil dinas mewah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan DPR menyetujui usulan tersebut adalah, sudah lama tidak ada pengadaan mobil baru untuk KPK.

Dituturkan Arsul Sani, bukan tanpa alasan Komisi III menyetujui usulan pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat KPK dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Dalam beberapa tahun tidak pernah ada usulan di RAPB untuk pengadaan mobil dinas untuk KPK.

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV