Apa Saja yang Tetap dan Berubah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja? Ini Ulasannya
Berita utama | 8 Oktober 2020, 10:15 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - DPR diketahui telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020). Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tidak akan merugikan rakyat.
"Tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat, baik masalah lingkungan. Itu Ibu Siti (Menteri LHK) ahli lingkungan. Jadi kita tidak pernah memperdaya atau merusak kepercayaan rakyat kepada kami," kata Luhut dalam tayangan virtual, Selasa (6/10/2020).
Luhut membantah anggapan pengerjaan dan pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan.
"Tidak benar bahwa ini (dilakukan) diam-diam, semua diundang," ujar Luhut.
Setelah disahkan, apa sih yang berubah? Mengutip final UU Cipta Kerja (Paripurna) berikut ulasannya.
1. Waktu Kerja, Sebelum UU Cipta Kerja
- a. Dalam UU Tenaga kerja, tahun 2003 pasal 77 ayat 1 dan 2, waktu kerja adalah 7 jam per hari, 6 hari kerja seminggu dan 8 jam perhari untuk 5 hari kerja seminggu, Maksimal waktu kerja 40 jam seminggu.
Setelah UU Cipta Kerja
- a. Tetap sama
2. Cuti Haid, Melahirkan Sebelum UU CIpta Kerja
- a. Pekerja boleh tak masuk kerja hari pertama dan kedua haid jika merasa sakit, dan tetap menerima upah. Pekerja mendapat cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan, tetap menerima upah.
- b. Jam lembur 3 jam perhari, 14 jam per minggu.
Setelah UU Cipta Kerja
- a. Tetap sama
- b. Jam lembur maksimal 4 jam perhari, 18 jam per minggu
Penulis : Ade-Indra-Kusuma
Sumber : Kompas TV