> >

Swiss Tolak Kirim Tank Leopard 1A5 ke Ukraina karena Langgar Prinsip Netralitas

Kompas dunia | 29 Juni 2023, 05:55 WIB
Swiss hari Rabu, (28/6/2023) kembali menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina, kali ini menolak ekspor hampir 100 tank Leopard 1A5 yang dimiliki perusahaan senjata milik negara RUAG. Dewan Federal Swiss menyatakan ekspor 96 tank Leopard 1A5 "tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini". (Sumber: AP Photo)

JENEWA, KOMPAS.TV - Swiss kembali menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina, kali ini menolak ekspor hampir 100 tank Leopard 1A5 yang dimiliki perusahaan senjata milik negara RUAG, Rabu (28/6/2023).

Dewan Federal Swiss menyatakan ekspor 96 tank Leopard 1A5 tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

"Mengadakan penjualan semacam itu akan melanggar Undang-Undang Materi Perang dan akan mengubah kebijakan netralitas Swiss," ungkap pihak tersebut.

The Straits Times, Kamis (29/6/2023) melaporkan, meskipun mendapat tekanan dari Kiev dan sekutunya, Swiss sampai saat ini tidak mengizinkan negara-negara yang memiliki senjata buatan Swiss untuk mengirimkannya kembali ke Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pertengahan Juni memberikan pernyataan kepada parlemen Swiss bahwa Ukraina bukanlah sumber agresi, bukanlah wilayah perang, dan bukan zona konflik.

"Kami adalah negara yang selalu menghargai dan akan selalu menghargai perdamaian. Perdamaian kami hanya dapat bertahan menghadapi agresi semacam itu dengan kekuatan senjata."

Zelenskyy saat itu menambahkan, "Saya tahu bahwa Swiss sedang melakukan diskusi tentang izin untuk meng-ekspor kembali senjata demi melindungi Ukraina. Dan saya ingin setiap peserta dalam diskusi ini mengingat satu fakta: kami meminta bantuan senjata dari dunia agar wilayah kami kembali menjadi wilayah perdamaian."

Baca Juga: Restoran Penuh Pengunjung di Kramatorsk Ukraina Dirudal Rusia: 10 Orang Tewas, Termasuk 4 Anak

Tank Leopard 1 bekas Jerman di gudang yang ditawarkan ke Kiev. Swiss hari Rabu, (28/6/2023) kembali menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina, kali ini menolak ekspor hampir 100 tank Leopard 1A5 yang dimiliki perusahaan senjata milik negara RUAG. (Sumber: AP Photo)

Undang-Undang Materi Perang melarang semua re-ekspor jika negara penerima terlibat dalam konflik bersenjata internasional.

Dewan Federal Swiss menyatakan bahwa mereka "memberikan prioritas pada komitmen Swiss sebagai negara netral dan kehandalan dalam penerapan aturan hukum".

Negara yang terkurung daratan dengan populasi 8,8 juta orang ini lama menjunjung tinggi posisi netralitas militer yang kuat. Namun, tradisi ini telah menjadi bahan perdebatan sengit sejak serangan Rusia ke Ukraina tahun lalu.

Pada tanggal 1 Juni, parlemen Swiss menolak proposal yang secara khusus akan memberikan izin untuk mengirim senjata buatan Swiss ke Ukraina.

Selain itu, Swiss juga menolak permintaan eksplisit dari negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Denmark.

RUAG membeli tank Leopard 1A5 bekas dan non-operasional dari sebuah lembaga Kementerian Pertahanan Italia pada tahun 2016.

Baca Juga: Jerman Setujui Pengiriman Puluhan Tank Leopard 1 yang Sudah Tua ke Ukraina

Rumah sakit di Dnipro, Ukraina menjadi sasaran serangan rudal Rusia, Kamis (25/5/2023). Swiss hari Rabu, (28/6/2023) kembali menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina, kali ini menolak ekspor hampir 100 tank Leopard 1A5 yang dimiliki perusahaan senjata milik negara RUAG. Dewan Federal Swiss menyatakan ekspor 96 tank Leopard 1A5 "tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini". (Sumber: BBC)

Awalnya, perusahaan tersebut berencana memperbaiki tank-tank tersebut, yang saat ini masih berada di Italia, untuk dijual kepada pembeli potensial atau untuk dijadikan suku cadang.

Namun, karena serangan Rusia, terjadi permintaan mendesak akan tank di Ukraina.

Dengan bantuan dana dari Belanda, RUAG berencana mengirimkan tank-tank tersebut ke pabrikannya di Jerman untuk direstorasi sehingga dapat digunakan oleh pasukan Ukraina.

Penolakan hari Rabu sudah diantisipasi, meskipun saat ini parlemen Swiss sedang mempertimbangkan cara untuk melonggarkan prinsip netralitas negara tersebut.

Parlemen mengusulkan reformasi legislasi yang akan memungkinkan senjata untuk diekspor kembali ke negara yang sedang berperang, dengan syarat-syarat tertentu.

Negara tersebut harus sedang melaksanakan hak pertahanan diri, Dewan Keamanan PBB atau mayoritas dua pertiga Majelis Umum PBB harus memberikan sanksi atas pelanggaran hukum internasional, dan negara pembeli harus berjanji untuk tidak mengirimkan kembali senjata tersebut. Perubahan ini mungkin akan memiliki batas waktu selama lima tahun.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Gading-Persada

Sumber : Straits Times


TERBARU