Rincian Pelanggaran HAM Ukraina dan Rusia Menurut Komisi HAM PBB, Termasuk Eksekusi Mati Tawanan

Pelanggaran Berat HAM oleh Pasukan Ukraina terhadap Tentara Rusia, Termasuk Eksekuti Mati Tawanan Perang

Terkait perlakuan terhadap tawanan perang oleh Ukraina, OHCHR juga mendokumentasikan kasus eksekusi mati terhadap minimal 25 tawanan perang tentara Rusia pada saat penangkapan, melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber terbuka, kunjungan langsung, dan wawancara dengan saksi.

Kasus semacam itu merupakan pelanggaran berat terhadap HAM internasional dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mungkin merupakan kejahatan perang.

OHCHR juga mendokumentasikan kasus penyiksaan atau bentuk lain dari perlakuan tidak manusiawi terhadap 113 tawanan perang, banyak dari mereka mengalami pemukulan, penendangan, atau, dalam jumlah lebih sedikit, tikaman.

Hal tersebut terjadi pada berbagai tahapan penahanan, tetapi terutama selama penangkapan, interogasi pertama, atau evakuasi ke tempat penahanan.

Banyak tawanan perang melaporkan kondisi yang buruk dan sering kali menghina, selama evakuasi mereka ke kamp transit dan tempat penahanan permanen, terutama terpaksa memadati kendaraan yang terlalu penuh, sering kali setengah telanjang, dengan tangan terikat di belakang punggung.

OHCHR mendokumentasikan kasus kondisi penahanan yang tidak memadai di 8 dari 31 fasilitas transit dan permanen yang dikelola oleh Pemerintah Ukraina.

OHCHR juga mendokumentasikan kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk "pukulan sambutan" di koloni pemasyarakatan di Dnipro dari Maret hingga Mei 2022.

OHCHR menyambut baik pendirian kamp tawanan perang oleh Ukraina di wilayah Lviv seperti yang diwajibkan oleh aturan Hukum Humaniter Internasional tentang tempat dan kondisi penahanan serta keamanan tawanan perang.

Namun, OHCHR memiliki kekhawatiran terkait dengan kurangnya makanan, suhu dingin di tempat tinggal, dan perlakuan yang menghina.

OHCHR juga mencatat sejumlah besar tawanan perang tetap ditahan di fasilitas pemasyarakatan, yang merupakan pelanggaran kewajiban Hukum Humaniter Internasional, karena mereka tidak boleh ditahan dalam tahanan yang terlalu ketat.

OHCHR mengidentifikasi pola pelanggaran terkait proses pidana yang dilakukan oleh otoritas Ukraina terhadap tawanan perang dari kelompok bersenjata yang berhubungan dengan Rusia.

Baca Juga: Departemen HAM PBB: Serangan Rudal Rusia ke 10 Kota Ukraina Bisa Menjadi Kejahatan Perang

Pelanggaran hak asasi manusia oleh Ukraina dan Rusia termasuk pengadilan atas tindakan yang dianggap sebagai partisipasi dalam pertempuran, serta pelanggaran hak untuk persidangan yang adil, terutama hak untuk mempersiapkan pembelaan dan mendapatkan konsultasi hukum dari pihak yang dipilih sendiri.

Selain itu, terdapat pengakuan yang diperoleh dengan janji pembebasan cepat selama pertukaran tawanan perang dan persidangan yang terburu-buru oleh pengadilan yang mungkin kurang imparsial.

Laporan pertama dari misi kantor HAM PBB di Ukraina tentang perlakuan terhadap tawanan perang dirilis bersamaan dengan update pelanggaran hak asasi manusia secara umum selama periode enam bulan yang berakhir pada Januari.

Laporan ini berdasarkan wawancara dengan sekitar 400 tawanan perang, separuh dari mereka adalah warga Ukraina yang dibebaskan dan separuh lagi adalah warga Rusia yang ditawan di Ukraina.

Laporan OHCHR berfokus pada perlakuan terhadap tawanan perang oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional sejak serangan berskala besar oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022.

Laporan ini mencakup periode dari 24 Februari 2022 hingga 23 Februari 2023 dan didasarkan pada temuan Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina.

Laporan ini meneliti pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (IHRL) terkait perlakuan terhadap tawanan perang selama semua tahap penahanan - mulai dari penangkapan hingga penahanan dan repatriasi mereka.

Pemerintah Ukraina memberikan akses penuh dan rahasia kepada OHCHR untuk mengunjungi tawanan perang di tempat penahanan resmi, yang diakui oleh OHCHR dengan sangat menghargai.

Selain itu, Badan Layanan Penjara Negara dan Kantor Jaksa Agung aktif terlibat dengan OHCHR terkait keprihatinan yang diungkapkan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.

OHCHR tidak diberikan akses ke tawanan perang yang ditahan oleh Federasi Rusia meskipun mengajukan permintaan berulang kali.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/OCHCR