> >

Pejabat PBB Bertemu Menteri Taliban, Desak Cabut Larangan Staf Perempuan Bekerja di LSM

Kompas dunia | 27 Desember 2022, 05:18 WIB
Penjabat kepala Misi PBB di Afghanistan, Ramiz Alakbarov, bertemu menteri ekonomi Taliban, Qari Din Mohammed Hanif, di ibu kota Afghanistan, Kabul, hari Senin, (26/12/2022), menyusul keputusan Taliban melarang perempuan dari bekerja di LSM nasional dan internasional di negara ini. (Sumber: Bakhtar News Afghanistan)

Save the Children, Komite Penyelamatan Internasional, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE selama ini memberikan layanan dan dukungan penting di tengah kondisi kehidupan rakyat Afghanistan yang merosot tajam.

Islamic Relief mengatakan staf perempuannya sangat penting dalam menyediakan perawatan kesehatan esensial, dan makanan serta mendukung para janda dan yatim piatu.

Lembaga tersebut untuk sementara menangguhkan kegiatan non-penyelamatan nyawa di Afghanistan akibat larangan tersebut, meskipun perawatan kesehatan penyelamat nyawa akan terus berlanjut.

Pengambilalihan Taliban pada pertengahan Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO berada di minggu-minggu terakhir penarikan setelah 20 tahun perang, membuat ekonomi Afghanistan terpuruk dan membuat jutaan orang jatuh miskin dan kelaparan. Bantuan asing berhenti hanya dalam semalam.

Sanksi terhadap para penguasa Taliban, termasuk penghentian transfer bank dan pembekuan miliaran aset asing Afghanistan membatasi akses Taliban ke institusi global.

Baca Juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di LSM, Dianggap Telah Langgar Aturan Berpakaian

Pejabat tinggi PBB di Kabul hari Senin, (26/12/2022) bertemu menteri Taliban di Kabul Afghanistan menyusul keputusan Taliban melarang perempuan bekerja di LSM. (Sumber: Straits Times)

Dana dari lembaga bantuan membantu menopang ekonomi negara yang bergantung pada bantuan sebelum pengambilalihan oleh Taliban.

Qatar, yang memainkan peran kunci dalam memfasilitasi negosiasi yang mengarah pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu, menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu tentang larangan LSM yang diberlakukan "dengan dalih" bahwa beberapa staf perempuan tidak mematuhi aturan berpakaian Islami yang ditetapkan Taliban untuk perempuan.

Organisasi Kerjasama Islam OKI mengatakan hak-hak dasar perempuan Afghanistan mendapat "pukulan berat lainnya" akibat perintah Taliban tersebut.

Sekretaris jenderalnya, Hissein Brahim Taha, mengatakan langkah itu mencerminkan "kebijakan yang disengaja ... tampaknya berusaha untuk lebih memengaruhi hak-hak perempuan Afghanistan."

Awal pekan lalu, otoritas Taliban Afghanistan menghentikan pendidikan universitas bagi perempuan, memicu kemarahan internasional dan demonstrasi di kota-kota Afghanistan.

Keamanan di Kabul diintensifkan dalam beberapa hari terakhir, dengan peningkatan jumlah pos pemeriksaan, kendaraan lapis baja, pasukan khusus Taliban dan petugas bersenjata di jalanan.

Kementerian Dalam Negeri pemerintah Taliban dan kepala polisi Kabul belum bisa dimintai komentar mengenai keamanan yang diperketat itu.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Associated Press


TERBARU