Kebijakan "Zero COVID" di China Picu Kemarahan Publik Terbesar Selama Pemerintahan Xi Jinping

Aparat keamanan China terkenal karena mengidentifikasi orang-orang yang dianggap pembuat onar dan kemudian akan menjemput para aktivis jika keadaan sudah sepi. 

Langkah-langkah ketat China pada awalnya diterima untuk meminimalkan kematian, sementara negara-negara lain mengalami gelombang virus COVID yang mematikan. Tetapi konsensus itu mulai goyah dalam beberapa pekan terakhir.

Sementara partai yang berkuasa mengatakan tindakan anti-coronavirus harus "ditargetkan dan tepat" dan menyebabkan gangguan sekecil mungkin pada kehidupan warga, pejabat lokal terancam kehilangan pekerjaan atau hukuman lain jika wabah terjadi. 

Mereka menanggapi dengan memberlakukan karantina dan pembatasan lain yang menurut pengunjuk rasa melebihi apa yang diatur oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Xi tampaknya tidak terlalu peduli dengan kesulitan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Musim semi ini, jutaan penduduk Shanghai harus mengalami lockdown ketat yang mengakibatkan kekurangan makanan, membatasi akses ke perawatan medis, dan kesulitan ekonomi. 

Baca Juga: Pembatasan Ketat Covid-19 China Memaksa Petani Menghancurkan Hasil Panen karena Tidak Bisa Diantar

Tapi protes akhir pekan ini melibatkan banyak anggota kelas menengah perkotaan terpelajar dari mayoritas etnis Han. Partai yang berkuasa mengandalkan kelompok itu untuk mematuhi perjanjian pasca-Tiananmen secara tidak tertulis untuk menerima pemerintahan otokratis dengan imbalan kualitas hidup yang lebih baik.

Sekarang, pengaturan lama tampaknya telah berakhir karena partai memaksakan kendali dengan mengorbankan ekonomi, kata Hung Ho-fung dari Universitas Johns Hopkins.

“Partai dan rakyat berusaha mencari keseimbangan baru,” ujarnya. "Akan ada beberapa ketidakstabilan dalam prosesnya," ujar Hung seperti dikutip dari The Associated Press.
 

Penulis : Tussie Ayu Editor : Iman-Firdaus

Sumber : The Associated Press