PM Jepang Perintahkan Anggaran Pertahanan Dinaikkan Jadi 2 Persen dari PDB, Segini Nilai Rupiahnya

TOKYO, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida menginstruksikan para menteri untuk menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Yazukazu Hamada, Senin (28/11/2022). The Straits Times melaporkan, kebijakan itu diambil untuk menghadapi meningkatnya ketegasan China di kawasan.

Sebuah panel ahli memberi nasihat kepada PM Kishida bulan ini, yang merekomendasikan langkah-langkah pajak yang luas untuk membayar kenaikan anggaran dan memperingatkan tentang peningkatan utang yang bisa menyebabkan Jepang, sekutu Amerika Serikat, terkena dampak perubahan pasar internasional.

Pemerintahan Kishida berjanji meningkatkan pengeluaran pertahanan "secara substansial" untuk melawan apa yang dilihat Tokyo sebagai peningkatan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh China.

Anggaran belanja pertahanan direncanakan lebih dari 40 triliun yen atau sekitar 4.538 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan mulai tahun fiskal 2023, menurut sumber Yomiuri Shimbun yang dikutip Asia News Network, Senin.

Pemerintah dan partai berkuasa Jepang saat ini sedang berkoordinasi dalam menyusun Program Pertahanan Jangka Menengah.

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir jangka waktu lima tahun pada tahun fiskal 2027 adalah agar pengeluaran pertahanan ini, ditambah pengeluaran terkait seperti penelitian dan pengembangan keamanan, mencapai setidaknya 2 persen dari PDB negara.

Meskipun Jepang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), angka ini akan menempatkan negara itu setara dengan pedoman NATO untuk para anggotanya.

Baca Juga: Empat Kapal Penjaga Pantai China Dilaporkan Terobos Wilayah Jepang, Bawa Meriam Besar

Program Pertahanan Jangka Menengah saat ini sebelum perubahan menetapkan total pembelanjaan pertahanan sekitar 27,47 triliun yen atau sekitar 3.117 triliun rupiah.

Pemerintah dan partai berkuasa berniat mendongkrak angka tersebut secara signifikan guna memperkuat kemampuan pertahanan negara secara drastis.

Pengeluaran yang tercantum dalam program pertahanan tidak termasuk biaya terkait pertahanan seperti pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang) oleh pemerintah selain Kementerian Pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Jepang berencana menetapkan kerangka kerja untuk mengalokasikan anggaran terkait keamanan dan anggaran Penjaga Pantai Jepang bersama-sama sebagai pembelanjaan pertahanan secara keseluruhan, dengan tujuan meningkatkan pembelanjaan ini untuk mencapai setidaknya 2 persen dari PDB pada tahun fiskal 2027.

Anggaran pertahanan awal untuk tahun fiskal 2022 adalah 0,96 persen dari PDB. Dengan ukuran ekonomi Jepang saat ini, 2 persen dari PDB akan menjadi sekitar 11 triliun yen per tahun atau setara 1,247 triliun rupiah atau dua kali lipat anggaran yang saat ini berlaku.

Anggaran pertahanan Jepang saat ini adalah 5,4 triliun yen atau sekitar 612,4 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2022, dan diperkirakan mencapai 6 triliun yen atau sekitar 680 triliun rupiah untuk tahun fiskal berikutnya.

Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan jumlah tersebut setiap tahun hingga tahun fiskal 2027.

Baca Juga: Populasi Jepang Menyusut, Angka Kelahiran 2022 Pecahkan Rekor Terendah, Pemerintah: Ini Krisis!

“Mengingat situasi keamanan saat ini, kami perlu segera memperkuat belanja pertahanan dalam lima tahun,” kata Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada kepada wartawan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.

"Dia mengatakan kepada kami untuk melakukan segala upaya dalam mengamankan (pendanaan) yang diperlukan dengan cepat dan tegas," kata Hamada.

Untuk memenuhi ukuran rencana pertahanan jangka menengah Jepang, yang akan disusun pada akhir tahun, pemerintah Jepang memutuskan untuk mendapatkan pendanaan dari reformasi pendapatan dan pengeluaran.

“Sebagai negara yang bertanggung jawab, kita harus melakukan upaya maksimal dalam reformasi pengeluaran, tetapi pada saat yang sama sumber pendanaan tetap sangat diperlukan untuk mendukung mereka secara stabil,” kata Hamada mengutip ucapan Kishida.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Straits Times/Asia News Network