> >

Presiden Sementara Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

Kompas dunia | 19 Juli 2022, 08:05 WIB
Ilustrasi. Antrean panjang di sebuah pom bensin di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (17/7/2022). Pada Senin (18/7/2022), Presiden Sementara Srilanka mengumumkan keadaan darurat. (Sumber: Rafiq Maqbool/Associated Press)

KOLOMBO, KOMPAS.TV – Presiden Sementara Sri Lanka pada Senin (18/7/2022) mengumumkan keadaan darurat. Situasi ini memberinya wewenang luas di tengah meningkatnya protes yang menuntut pengunduran dirinya, hanya dua hari sebelum anggota parlemen negara itu akan memilih presiden baru.

Ranil Wickremesinghe menjabat sebagai presiden sementara pada hari Jumat setelah pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, melarikan diri ke luar negeri dan mengundurkan diri setelah protes massal selama berbulan-bulan atas keruntuhan ekonomi negara itu.

Pemberlakuan keadaan darurat terjadi ketika protes menuntut pengunduran dirinya berlanjut di sebagian besar negara, dengan beberapa demonstran membakar patungnya.

 

Dekrit darurat meminta bagian dari Ordonansi Keamanan Publik yang memungkinkan Wickremesinghe membuat peraturan demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Pihak berwenang dapat mengizinkan penahanan, mengambil kepemilikan properti, dan melakukan penggeledahan. Wickremesinghe juga dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun selama keadaan darurat.

Baca Juga: Dampak Krisis Sri Lanka: Warga Antre BBM 4 Hari, Marah-Marah di Jalanan

Wickremesinghe mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negosiasi untuk paket bailout dengan Dana Moneter Internasional mendekati kesimpulan sementara diskusi untuk bantuan dengan negara-negara asing telah berkembang. Belum ada komentar dari IMF tentang penilaian Wickremesinghe tentang pembicaraan bailout.

Dia mengatakan bahwa bantuan sedang diberikan kepada orang-orang dan langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi kekurangan bahan bakar dan gas untuk memasak.

Namun, Wickremesinghe mengklaim “elemen dalam masyarakat” berusaha mengganggu perdamaian di Sri Lanka. Dia tidak memberikan secara spesifik, tetapi mengatakan bahwa gangguan tidak akan diizinkan untuk menghambat kemajuan negara.

Wickremesinghe mengatakan bahwa pengunjuk rasa damai yang memiliki keprihatinan yang sah akan dilibatkan oleh pemerintah dan solusi ditemukan untuk mereka. Dia juga mendesak partai-partai politik untuk mengesampingkan perbedaan dan membentuk “pemerintahan semua partai yang akan memungkinkan negara untuk pulih dari krisis ekonomi.”

Penulis : Tussie Ayu Editor : Desy-Afrianti

Sumber : The Associated Press


TERBARU