> >

Menlu ASEAN akan Gelar Pertemuan Tidak Resmi Mengevaluasi Myanmar

Kompas dunia | 8 Mei 2022, 04:40 WIB
Bendera ASEAN. Jajaran Menlu ASEAN akan menggelar pertemuan tidak resmi hari Rabu, (11/5/2022) untuk mengevaluasi pelaksanaan Konsensus 5 Poin Myanmar. (Sumber: Straits Times)

Baca Juga: KTT Khusus ASEAN - Amerika Serikat Akan Digelar 12 - 13 Mei di Washington DC

Jenderal Senior Min Aung Hlaing menatap langit. Jajaran Menlu ASEAN akan menggelar pertemuan tidak resmi hari Rabu, (11/5/2022) untuk mengevaluasi pelaksanaan Konsensus 5 Poin Myanmar (Sumber: Alexander Zemlianichenko/France24/Pool)

Karena salah satu fokus 5PC adalah menghentikan semua bentrokan di Myanmar, Saifuddin mencatat ternyata catatan menunjukkan sebaliknya, dengan meningkatnya insiden bentrokan bersenjata dan serangan terhadap warga sipil.

Dia mengatakan 10.786 insiden dilaporkan antara 1 Februari 2021, dan 15 April 2022, dengan 2.146 orang tewas dan 13.282 orang ditangkap.

"Di antara mereka yang terbunuh dan ditangkap termasuk anggota parlemen terpilih dalam pemilihan umum terakhir, jurnalis, pekerja kemanusiaan, anggota masyarakat sipil dan mahasiswa.

“Apa yang terjadi di Myanmar lebih buruk dan lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan Suriah, Yaman, Afghanistan dan Irak pada saat bersamaan,” katanya.

Suriah mencatat 9.919 insiden bentrokan senjata dan serangan terhadap warga sipil, Yaman (8.246), Afghanistan (7.294) dan Irak (4.606).

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Serukan Perundingan Damai dengan Kelompok-Kelompok Pemberontak Etnis

Jajaran Menlu ASEAN akan menggelar pertemuan tidak resmi hari Rabu, (11/5/2022) untuk mengevaluasi pelaksanaan Konsensus 5 Poin Myanmar. (Sumber: South China Morning Post SCMP)

Saifuddin mencatat ia akan mengulangi seruannya untuk utusan khusus ketua ASEAN dari Kamboja untuk secara tidak resmi melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional NUG dan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional NUCC Myanmar.

"Tidak apa-apa bagi kita untuk menunjukkan ketidakberpihakan, tetapi kita harus melibatkan mereka karena menurut 5PC, kami perlu melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya, seraya menambahkan,menunjukkan dukungan moral dengan upaya pelibatan, bukan berarti Malaysia berpihak.

“Kami tidak punya urusan untuk memilih pihak. Kami harus mempertimbangkan bahwa NUG adalah pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan dan NUCC adalah pengelompokan semua jenis organisasi, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, kelompok etnis dan kelompok daerah,"

Myanmar jatuh ke dalam pergolakan sejak kudeta militer tahun lalu yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, yang sekarang berada dalam tahanan militer dan menghadapi serangkaian dakwaan yang dapat memenjarakannya selama lebih dari 150 tahun.

Kudeta tersebut memicu protes dan kerusuhan yang meluas yang dihancurkan oleh militer secara paksa.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Asia News Network/Straits Times


TERBARU