> >

Tuntut Pencabutan Sanksi, Iran: Jika Perundingan Nuklir Gagal, Kesalahannya Ada di Pihak Barat

Kompas dunia | 21 Februari 2022, 20:35 WIB
Perunding utama Iran dalam negosiasi nuklir, Ali Bagheri Kani, tiba di Palais Coburg, tempat digelarnya perundingan nuklir tertutup di Wina, Austria pada 8 Februari 2022. Sabtu (19/2/2022), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa AS dan sekutunya adalah pihak yang patut dipersalahkan jika perundingan nuklir gagal. (Sumber: AP Photo/Lisa Leutner)

 

MUENCHEN, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) dan sekutunya adalah pihak yang patut dipersalahkan jika perundingan nuklir di Wina, Austria tak mencapai kesepakatan.

Hal tersebut disampaikan Amir-Abdollahian saat menghadiri Konferensi Keamanan Muenchen di Jerman, Sabtu (19/2/2022). Sebagaimana diwartakan media milik negara Iran, Press TV, Amir-Abdollahian menyempatkan diri diwawancarai CNN selama konferensi.

Menurutnya, Teheran telah menunjukkan “keseriusan” untuk memperbarui perjanjian nuklir. Namun, ia mengklaim Barat tak menyambut baik tuntutan Iran.

“Kita sampai pada waktu yang sangat sensitif, dan di lain sisi harus realistis. Apabila pembicaraan (nuklir) gagal, kami yakin Amerika dan yang lain lah yang bertanggung jawab untuk itu,” kata Amir-Abdollahian dikutip Press TV.

“Republik Islam Iran telah menunjukkan keseriusan dan bahwa kami benar-benar ingin kesepakatan dicapai dan kami telah mencoba untuk mewujudkannya,” imbuhnya.

Iran telah berunding di Wina terkait perjanjian nuklir baru sejak April 2021. Perundingan ini telah berlangsung delapan babak.

Baca Juga: Iran Hari ini Rayakan 43 Tahun Revolusi Tumbangkan Syah Reza Pahlavi

Teheran kembali ke meja perundingan dengan lima pihak penanda tangan perjanjian nuklir 2015 yang dinamakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) sejak November 2021. Kelima pihak itu adalah China, Rusia, Inggris Raya, Prancis, dan Jerman.

AS sendiri meninggalkan JCPOA saat kepemimpinan Donald Trump pada 2018 silam. Pemerintahan Trump kemudian memberlakukan sanksi terhadap Iran dengan niat menekan Teheran untuk menandatangani yang menurutnya “perjanjian yang lebih baik.”

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU