> >

Jokowi di KTT ASEAN: Myanmar Tak Diundang adalah Keputusan Sulit yang Harus Dilakukan

Kompas dunia | 26 Oktober 2021, 19:06 WIB
Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN 26 Oktober 2021 kepada para pemimpin ASEAN, seperti dikutip Menlu Retno Marsudi, mengatakan tidak diundangnya Myanmar, yang belum pernah terjadi sebelumnya “adalah keputusan yang sulit tetapi harus dilakukan.” (Sumber: Brunei ASEAN Summit via AP)

PM Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan, krisis Myanmar adalah ujian kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan masalah regionalnya sendiri. Prayut, kata juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana, berharap Myanmar percaya pada ASEAN dan mengizinkan Erywan bertemu dengan semua pihak sebagai langkah awal yang penting dalam menyelesaikan krisis.

Pembicaraan selama tiga hari yang diadakan melalui video karena kekhawatiran penyebaran virus corona itu akan diikuti oleh para pemimpin dunia lainnya. Termasuk, Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin China dan Rusia.

Ini akan menjadi pertama kalinya sejak 2017, seorang presiden AS menghadiri KTT ASEAN. Pertemuan tersebut diharapkan akan menyoroti krisis Myanmar yang memburuk serta masalah keamanan dan ekonomi regional lainnya.

Baca Juga: KTT ASEAN ke 38 Dimulai Secara Virtual, Kursi Myanmar Kosong

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan ambil bagian dalam pertemuan puncak virtual pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN hari Selasa, (26/10/2021). (Sumber: Straits Times)

Sementara ASEAN mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Min Aung Hlaing dari KTT, sekelompok anggota parlemen yang bekerja untuk meningkatkan hak-hak di kawasan itu, Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, mendesak blok itu pada hari Selasa untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang menjadi oposisi pemerintah militer. NUG memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan dan telah berusaha untuk menghadiri KTT ASEAN.

"ASEAN harus berhenti mengundang perwakilan lain dari junta militer ke semua pertemuan resmi ASEAN sampai kekerasan berakhir, semua tahanan politik dibebaskan, dan keinginan rakyat untuk demokrasi yang matang telah didengar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Pada Senin (25/10/2021), seorang pejabat senior AS mengadakan pertemuan virtual dengan dua perwakilan NUG. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan "menggarisbawahi dukungan berkelanjutan AS untuk gerakan pro-demokrasi" dan menyatakan keprihatinan atas kekerasan militer.

Sullivan mengatakan, Washington akan terus mengupayakan pembebasan semua orang yang “ditahan secara tidak adil”, termasuk aktivis pro-demokrasi terkemuka Ko Jimmy, yang ditangkap dalam penggerebekan hari Sabtu.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Associated Press


TERBARU