> >

Kudeta Sudan, 7 Orang Tewas dan 140 Luka-luka Saat Bentrok Militer dan Massa

Kompas dunia | 26 Oktober 2021, 08:32 WIB
Tangkapan layar video demonstrasi yang merekam seorang pendemo di jalanan Khartoum, Sudan, Senin (25/10/2021). Kudeta militer terhadap pemerintahan transisi memicu demonstrasi yang diikuti ribuan orang. (Sumber: New Sudan NNS via Associated Press)

Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut.

Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta.

Kementerian Informasi menyebutkan bahwa pasukan militer telah menahan para anggota Dewan Berdaulat serta para pejabat pemerintah.

Baca Juga: Sejarah Kudeta Militer Sudan: Konflik Tak Berkesudahan dan Puluhan Tahun Kediktatoran Militer

Direktur pemberitaan televisi negara juga ditahan, kata pihak keluarga.

Kudeta Sudan pun direspons oleh komunitas internasional, rata-rata mengecam aksi militer Sudan.

Pemerintahan Jerman mengutuk upaya kudeta militer di Sudan. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Berlin pun mendesak militer untuk mengakhiri aksinya.

“Kabar tentang percobaan kudeta baru di Sudan amatlah mengganggu,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah pernyataan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut penangkapan para pejabat sipil Sudan “tidak bisa diterima”.

Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup, kata beberapa diplomat.

Liga Negara-Negara Arab merilis pernyataan yang memuat kekhawatiran organisasi itu terhadap kabar kudeta militer di Sudan.

Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab Ahmed Aboul Gheit mendesak semua pihak untuk menaati deklarasi konstitusi yang dibuat pada Agustus 2019 lalu.

Sementara Amerika Serikat mengecam percobaan kudeta militer di Sudan. Hal tersebut diungkapkan oleh utusan khusus AS untuk Semenanjung Tanduk Afrika, Jeffey Feltman.

China pun turut mendesak pihak militer dan pemerintahan sipil Sudan untuk berdialog. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

Penulis : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU