Sekjen PBB Desak Para Pemimpin Negara ASEAN: Tingkatkan Upaya Cari Solusi Damai di Krisis Myanmar

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres mendesak para pemimpin di Asia agar meningkatkan upaya untuk menemukan solusi damai bagi krisis di Myanmar.

Hal itu diungkapkan Guterres pada Senin kemarin, sebagaimana dilansir Xinhua, Selasa (20/04/2021).

Ia menyoroti peran penting Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.

Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang kerja sama antara lembaga dunia dengan organisasi regional dan subregional, Guterres menggarisbawahi hubungan dengan ASEAN.

Guterres menekankan pentingnya peran blok itu dalam diplomasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.

"Saat ini, peran ASEAN lebih krusial dibanding sebelumnya. Karena kawasan ini menghadapi krisis mendesak di Myanmar," tutur Guterres.

"Dalam hal ini, kerja sama PBB dengan ASEAN menjadi sangat penting karena situasi (di Myanmar) membutuhkan respons internasional yang kuat dan didasarkan pada upaya regional terpadu," lanjutnya.

Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Christine Schraner Burgener, utusan khususnya untuk Myanmar, masih berada di kawasan tersebut dan siap melanjutkan dialog dengan militer maupun pihak lainnya.

Baca Juga: Kementerian Luar Negeri Buka Suara Soal Kunjungan Pimpinan Junta Militer Myanmar ke Jakarta

Diskusi Dewan Keamanan PBB itu, yang digelar secara daring, dipusatkan pada isu yang menurut Guterres telah menjadi prioritas utama sejak dirinya mulai menjabat empat tahun lalu.

Kerja sama antara PBB dengan organisasi regional dan subregional "tumbuh semakin pesat" sejak lembaga dunia itu didirikan pada 1945.

Ia bergerak di berbagai area yang meliputi diplomasi preventif, mediasi, antiterorisme, pemeliharaan perdamaian, serta upaya mempromosikan hak asasi manusia.

Namun, selain itu juga memerangi perubahan iklim dan kini pandemi COVID-19.

Sekjen PBB itu memberikan contoh dari kemitraan ini di beberapa benua yang menunjukkan bagaimana kerja sama dapat mendukung negara-negara di dunia dalam menangani transisi politik yang kompleks dan menemukan solusi berkelanjutan bagi tantangan politik. 

Di Sudan, misalnya, PBB membantu Uni Afrika dan Ethiopia dalam memfasilitasi negosiasi yang berujung pada pembentukan pemerintahan transisi.

Baca Juga: Tak Undang NUG, ASEAN Dianggap Belum Menjangkau Aspirasi Masyarakat Myanmar

"Seiring kita terus mendukung Sudan dalam upayanya mewujudkan tata kelola demokratis dan masyarakat inklusif, kolaborasi kita tetap bersifat esensial," sebut Guterres.

Guterres mengatakan, penguatan kemitraan PBB dengan berbagai organisasi regional dan subregional adalah bagian penting dari visinya tentang "multilateralisme berjaringan" (networked multilateralism).

Terlepas dari situasi pandemi, sebenarnya Guterres mengundang para pemimpin organisasi regional untuk mengadakan dialog virtual pada November lalu guna membangun kolaborasi di tengah krisis.

"Saya berkomitmen untuk mengupayakan keterlibatan yang bahkan lebih erat guna mendorong pembangunan kepercayaan dan dialog, dalam pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik,"  ucapnya.

"Kita hanya bisa mengatasi tantangan dunia di masa kini dan masa mendatang, termasuk tantangan yang diekspos dan diperburuk oleh COVID-19, melalui aksi multilateral yang ambisius dan terkoordinasi," kata Guterres, menegaskan.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV