Amerika Serikat Akan Kembali Bergabung Dengan Dewan HAM PBB
Kompas dunia | 8 Februari 2021, 18:38 WIBWASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat minggu ini akan mengumumkan kembalinya mereka ke Dewan HAM PBB, setelah keluar dari lembaga itu 3 tahun lalu atas instruksi presiden sebelumnya, Donald Trump. Rencana AS itu dinyatakan seorang pejabat tinggi AS hari Minggu, seperti dilansir Associated Press, Senin, (08/02/2021).
Keputusan pemerintah AS itu menjadi koreksi yang kesekian dari kebijakan pemerintahan sebelumna yang menarik diri dari organisasi dan kesepakatan multilateral.
Menteri luar negeri AS Anthony Blinken dan diplomat senior AS di markas PBB Jenewa akan mengumumkan hal itu hari Senin, (08/02/2021) bahwa AS akan kembali ke Dewan HAM PBB sebagai pengamat dan akan berupaya menjadi anggota penuh.
Keputusan itu dipandang akan mengundang kritik keras dari kalangan konservatif di senat dan kongres, serta dari kalangan pendukung Israel di Amerika Serikat.
Baca Juga: Joe Biden Ungkapkan Syarat Jika Iran ingin Sanksi Ekonomi Diangkat
Trump mundur dari lembaga itu tahun 2018 karena dianggap tidak proporsional kepada Israel, yang sejauh ini mendapat kritik paling banyak dari Dewan HAM PBB dibanding negara lain, dan juga sejumlah negara otoriter yang menjadi anggotanya, serta karena dianggap gagal mencapai daftar reformasi yang dituntut oleh Duta Besar AS di PBB sebelumnya, Nikki Haley.
Pemerintahan sebelumnya dibawah Trump tidak hanya keberatan dengan fokus Dewan HAM PBB kepada Israel, namun juga memandang keanggotaan dewan itu, termasuk China, Kuba, Eritrea, Rusia dan Venezuela, yang semuanya dituding melanggar HAM oleh AS.
Pejabat senior AS seperti dikutip Associated Press mengatakan, pemerintahan Joe Biden meyakini Dewan HAM PBB masih harus menjalani reformasi namun cara terbaik untuk itu adalah "terlibat di dalamnya dengan cara yang mengedepankan prinsip".
Baca Juga: Joe Biden Pusing Cari Cara Pekerjakan 10 Juta Pengangguran AS
Pejabat itu juga mengatakan, Dewan HAM PBB bisa menjadi "Forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia," dimana kehadiran AS bermaksud untuk "memastikan lembaga itu dapat mencapai potensinya"
Pejabat senior itu beserta mereka yang memiliki informasi A1 tentang keputusan AS kembali bergabung dengan Dewan HAM PBB tidak memiliki otoritas untuk berbicara terbuka sebelum pengumuman, sehingga berbicara secara anonim.
Walau AS hanya akan mendapat status pengamat yang tidak memiliki hak suara di dewan tersebut hingga akhir 2021, pejabat tersebut mengatakan pemerintahan Joe Biden bermaksud mencari keanggotaan penuh dari tiga negara yang keanggotaannya habis tahun ini, dari negara-negara Eropa Barat yang akan masuk pemilihan akhir tahuni ini.
Mereka antara lain adalah Austria, Denmark, dan Italia.
Baca Juga: Joe Biden Putuskan AS Hentikan Dukungan pada Arab Saudi di Perang Yaman
Majelis Umum PBB akan mengambil pilihan akhir dalam pemungutan suara yang berlangsung Oktober setiap tahun untuk mengisi posisi di Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara.
Keterlibatan AS dalam Dewan HAM PBB dan pendahulunya yaitu Komisi HAM PBB, sudah beberapa dekade seperti permainan sepak bola antara partai republik dan partai demokrat.
Sementara sepakat mengakui berbagai kekurangan dalam dewan itu, presiden dari partai Demokrat AS cenderung ingin punya kursi keanggotaan bagi AS, sementara kubu partai Republik cenderung tidak mau, ditambah tidak suka dengan kritik dewan itu kepada Israel.
Mundurnya Trump dari UNHRC adalah satu dari sekian banyak kebijakan inward looking Trump dari komunitas internasional selama 4 tahun masa jabatannya.
Baca Juga: Trump Dianggap Bisa Mengancam Keamanan Nasional, Biden Tak Akan Memberinya Pengarahan Intelijen
AS dibawah Trump juga mundur dari Perjanjian Iklim Paris, kesepakatan nuklir Iran, WHO, Badan Pendidikan dan Budaya PBB UNESCO, dan beberapa traktat pengendalian senjata.
Trump juga mengancam akan mundur dari International Postal Union dan kerap memberi indikasi akan mundur dari WTO.
Sejak disumpah sebagai presiden 20 Januari lalu, Joe Biden kembali membawa AS menjadi anggota Kesepakatan Iklim Paris, WHO, dan sudah memberi sinyal kuat untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran serta UNESCO.
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV