> >

Kudeta Myanmar: Dewan Keamanan PBB Segera Sidang Darurat Membahas Kudeta Militer di Myanmar

Kompas dunia | 2 Februari 2021, 07:41 WIB
Negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam foto ini sedang bersidang di markas besar PBB New York. Dewan Keamanan PBB akan segera bersidang hari Selasa, (02/02/2021) untuk membahas kudeta militer di Myanmar, yang disebut Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi. (Sumber: Reuters/Shannon Stapleton)

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB akan segera bersidang hari Selasa, (02/02/2021) untuk membahas kudeta militer di Myanmar, yang disebut Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai "pukulan serius bagi reformasi demokrasi," di negara Asia Tenggara itu. 

Duta besar Kerajaan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward adalah presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini.

Hari Senin (01/02/2021) Woodward mengatakan Dewan Keamanan PBB akan melihat "sederet upaya" untuk tetap menjunjung hasil pemilihan umum Myanmar tanggal 8 November tahun lalu yang dimemangkan partai Aung San Suu Kyi, serta untuk membebaskan penerima Nobel itu dari tahanan militer.

Baca Juga: Lakukan Kudeta, Biden Ancam Akan Beri Sanksi Pada Myanmar

Woodward mengatakan," saat ini, kami tidak memiliki ide tentang tindakan," di PBB, 'tindakan' biasanya berarti sanksi. 

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, PBB belum dapat menghubungi para pejabat di ibukota, dan belum mendapat informasi tentang siapa yang ditahan. 

Dujarric mengatakan, PBB kuatir tindakan militer itu "mungkin akan membuat situasi memburuk" bagi sekitar 600,000 pengungsi Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine, Myanmar Utara, termasuk 120,000 orang "yang singkatnya terkurung di berbagai kamp (pengungsi),"

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Pertarungan Politik Apa Yang Terjadi dan Bagaimana Nasib Aung San Suu Kyi? Yuk Simak

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet hari Senin malam waktu Jenewa (01/02/2021) menyatakan sangat khawatir dengan situasi di Myanmar, dimana dirinya mendapat laporan ada 45 orang pucuk tertinggi Myanmar yang ditahan militer, dan mendesak pemerintah militer untuk membebaskan mereka secepatnya. 

Dalam pernyataannya, Bachelet dari Jenewa mengatakan, saat ini ada "kekhawatiran yang mendalam akan terjadinya pemberantasan suara-suara yang menentang" dan mendesak kaum militer untuk "menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu, maupun berlebihan,"

Penulis : Edwin-Shri-Bimo

Sumber : Kompas TV


TERBARU