> >

Protes Diskriminasi Muslim Uighur, AS Blokir Impor Kapas dari China

Kompas dunia | 14 Januari 2021, 04:55 WIB
Tentara China saat berlatih dalam suhu -20 derajat Celcius di Kashgar, Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, China, Senin, 4 Januari 2021. Seorang pejabat dari Partai Komunis Tiongkok memberi isyarat pada Desember lalu bahwa kemungkinan akan meredakan tindakan keras di wilayah Xinjiang. Fokus pemerintah bergeser lebih pada menangani akar-akar ekstremisme. (Sumber: Chinatopix Via AP)

Hal ini terutama berlaku untuk kapas Cina yang digunakan untuk membuat pakaian untuk ekspor di negara lain seperti Bangladesh dan Vietnam.

Asisten Komisaris Eksekutif di Kantor Perdagangan Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), Brenda Smith mengatakan, AS mengimpor kapas senilai sekitar $ 9 miliar dari China secara keseluruhan pada tahun lalu. Dan jumlah ini belum termasuk produk dari negara ketiga. Namun hanya sekitar $ 10 juta produk tomat yang masuk ke AS dari China tahun lalu.

Pada bulan November, AS memblokir barang-barang dari sebuah perusahaan yang mengontrol sekitar sepertiga produksi kapas di wilayah Uighur dan sekitar 6% dari semua kapas secara global. Di bawah pesanan itu, CBP telah menghentikan 43 pengiriman memasuki AS, senilai lebih dari $ 2 juta secara keseluruhan, kata Smith.

"Tujuan utamanya adalah agar China meninggalkan praktik mengerikan ini," kata Ken Cuccinelli, penjabat wakil sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri, seperti dikutip dari the Associated Press.

Baca Juga: AS Kembali Blokir Produk China yang Dibuat dengan Kerja Paksa Uighur

Seperti dikutip dari the Associated Press, China telah memenjarakan lebih dari 1 juta orang, termasuk etnis Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya, di jaringan kamp konsentrasi yang luas. Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik.

Selain itu, disinyalir mereka juga melakukan kerja paksa pada penduduk yang secara etnis dan budaya berbeda dengan etnis mayoritas di Cina, yaitu etnis Han.

China membantah tuduhan pelanggaran hak asasi dan kerja paksa, dengan mengatakan itu hanya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. Ia juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, yang ditanya tentang masalah ini pada konferensi pers Rabu (13/1/2021) mengatakan, orang-orang di Xinjiang secara sukarela menandatangani kontrak dan dibayar.

Baca Juga: Cuitan Mesut Ozil Soal Muslim Uighur yang Buat China 'Ngamuk'

"Yang disebut kerja paksa tidak lain adalah kebohongan yang dibuat oleh institusi dan individu tertentu di negara Barat," katanya.

Penulis : Tussie-Ayu

Sumber : Kompas TV


TERBARU