> >

Hadapi Dakwaan Sebagai Penjahat Perang, Presiden Kosovo Mengundurkan Diri

Kompas dunia | 5 November 2020, 23:22 WIB
Presiden Kosovo Hashim Thaci mengumumkan pengunduran dirinya untuk menghadapi dakwaan kejahatan perang di Pristina, ibukota Kosovo, Kamis (5/11). (Sumber: AP Photo / Visar Kryeziu)

PRISTINA, KOMPAS.TV – Presiden Kosovo Hashim Thaci (52), pemimpin gerilyawan selama perang meraih kemerdekaan Kosovo dari Serbia di akhir tahun 1990an, mengundurkan diri hari Kamis (5/11) untuk menghadapi dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Thaci menyatakan, ia mengambil langkah ini untuk melindungi integritas kepresidenan Kosovo dan menjaga kebenaran sejarah akan siapa pelaku dan korban dalam konflik antara Kosovo dan Serbia.

“Kami orang-orang yang mencintai kebebasan dan bukan pendendam,” ujar Thaci dalam konferensi pers di Pristina, ibukota Kosovo, seperti dilansir dari Associated Press, Kamis (5/11). “Itu sebabnya tidak ada klaim yang dapat menulis ulang sejarah. Kosovo adalah korban. Serbialah sang agresor.”

Baca Juga: Serbia dan Kosovo akan Tempatkan Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem

Bersama 9 mantan pemimpin pemberontak lainnya, Thaci didakwa oleh pengadilan khusus Kosovo yang dibentuk di Den Haag, Belanda untuk mengadili kejahatan yang dilakukan mantan pemimpin pemberontak Albania ini. Dakwaan terhadap Thaci meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan dan penyiksaan.  

Salah satu terdakwa, Kadri Veseli – mantan pembicara parlemen dan pemimpin partai oposisi – mengatakan akan pergi ke Den Haag hari Kamis dan menyatakan mengundurkan diri dari segala aktivitas politik.

Baik Thaci maupun Veseli membantah telah melakukan kejahatan yang dituduhkan pada mereka.

Thaci, komandan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) selama perang, menyatakan kebanggaannya pernah bergabung di kesatuan tersebut, dan menyebutnya sebagai nilai Albania paling luhur.

Ia menyebut dakwaan yang dialamatkan padanya sebagai “harga terkecil yang harus dibayar untuk membebaskan rakyat kita.”

Pemerintah Kosovo menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seluruh terdakwa harus dianggap tidak bersalah kecuali pengadilan memutuskan sebaliknya.

Penulis : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU