> >

Jokowi Minta Kementerian Lain Contoh PUPR dalam Realisasi Anggaran

Ekonomi dan bisnis | 4 Desember 2023, 19:55 WIB
Silaturahmi Presiden Jokowi dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/12/2023). (Sumber: Setkab.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga lainnya mencontoh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam realisasi anggaran. 

Jokowi menilai, penggunaan anggaran di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu sangat baik. Lantaran sejak bulan Januari sudah mulai menjalankan kegiatan.

"Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum, itu yang saya lihat," kata Jokowi saat bertemu dengan para penggiat infrastruktur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR,” ucapnya. 

Baca Juga: Bos Garuda Larang Karyawannya Terbang Pakai Tiket Gratis Selama Periode Nataru

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pembangunan infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat sejak 2015.

Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia, karena memiliki beragam fungsi dan manfaat.

Mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan,” ucapnya.

Baca Juga: Komisi II DPR Minta Kebijakan Honorer Kerja 5 Tahun Langsung Diangkat PPPK Segera Direalisasikan

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU