> >

Utang Luar Negeri Indonesia di Triwulan II 2023 Capai Rp6.080 T

Ekonomi dan bisnis | 15 Agustus 2023, 13:08 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2023 sebesar 396,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.080 triliun (asumsi kurs Rp15.344). (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2023 sebesar 396,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.080 triliun (asumsi kurs Rp15.344). 

Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan I 2023 sebesar 403,2 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, penurunan terjadi baik untuk ULN Swasta maupun ULN pemerintah. 

Ia menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar 192,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 194,0 miliar dolar AS 

Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. 

Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. 

Baca Juga: Cerita Jokowi Ada Perusahaan Properti China Miliki Utang Lampaui APBN Indonesia

"Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," kata Erwin dalam keterangan resminya, Selasa (15/8/2023).

Erwin menyampaikan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen). 

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya. 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :


TERBARU