Anggaran Kemiskinan Rp526 T, MenPANRB: Jangan Sampai Dana Sosialisasi Lebih Besar dari Program Inti

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur negara agar memanfaatkan dana seoptimal mungkin untuk kegiatan yang berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan.

Lantaran jumlah dananya sangat besar yakni Rp 526 triliun untuk penanganan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

"Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar  Anas dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

 

"Ini jangan sampai tidak efisien, ini tolong jangan salah kutip ya," tambahnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Disebut Habis untuk Rapat, MenpanRB: Mestinya Langsung Turun ke Lapangan

Ada berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya lewat program pencegahan stunting atau masalah perkembangan tinggi badan anak Indonesia.

Terkait program itu, ia mencontohkan agar pemerintah daerah harus menganggarkan dana untuk penyediaan protein harus lebih tinggi dibandingkan sosialisasi terkiat stunting dan gizi.

"Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibandingkan pembelian protein untuk yang bayi dan ibu hamil," tutur Anas.

 Mantan Bupati Banyuwangi itu melanjutkan, untuk mendapat kejelasan tentang suatu program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah tak harus sering ke Jakarta.  Hal itu bisa dilakukan secara virtual agar anggarannya lebih hemat.

 "Kalau mereka luar Jawa sangat jauh harus Jakarta perjalanan dinasnya akan terkuras, oleh karena itu berapa hari ini di KemenPAN-RB bisa dicontoh di belakang kami langsung buka ruang SDM," jelasnya.

Baca Juga: Kemiskinan, Picu Tingginya Angka Kasus Kekerasan pada Anak di Jawa Tengah

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Azwar Anas mengklarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut anggaran kemiskinan habis digunakan oleh kementerian/lembaga untuk rapat dan studi banding di hotel.

Anas mengatakan sudah berkonsolidasi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD) bahwa anggaran besar itu tidak hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas saja.

“Kemarin saya berkonsolidasi dengan seluruh KLPD bahwa bukan berarti Rp500 triliun habis untuk perjalanan dinas, bukan. Ini ada sebagian KL, anggaran kemiskinan tidak hanya di satu kementerian, ada di 17 kementerian lembaga dan tersebar di pemerintah daerah,” katanya di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Sabtu (28/1/2023).

Dia menjelaskan bahwa sebagian KLPD masih disibukkan dengan kegiatan sosialisasi, padahal menurutnya, KLPD semestinya langsung turun ke lapangan.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," tuturnya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar birokrasi bekerja sama, termasuk dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Ternyata Hapus Syarat Penting Ini, Impor Pangan Jadi Lebih Mudah

Dalam hal ini, Kemenpan-RB bertugas untuk ‘memelototi’ tata kelola dari kementerian/lembaga untuk menciptakan kerja-kerja yang lebih berdampak.

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan soal efisiensi kerja-kerja yang dilakukan oleh KLPD. Anas bilang, selama ini banyak pihak dari pemerintah daerah yang melakukan konsultasi ke Jakarta.

Menurutnya, hal itu tidak efisien dan tidak cepat. Pasalnya, butuh waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ujarnya.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” jelasnya.

 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.com, Kompas TV