Atasi Masalah Sawit, Pemerintah Minta BPKP Audit Tata Kelola Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengaudit tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir.

Langkah pemerintah ini diharapkan bisa membenahi tata kelola industri yang melibatkan 16,2 juta orang serta menjadi penghasil devisa ekspor utama bagi Indonesia itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, efisiensi dan digitalisasi kini menjadi keharusan, termasuk di industri sawit. Oleh karena itu, industri sawit nasional dinilai perlu diaudit.

“Apalagi, ke depan, peran kelapa sawit sangat besar. Tak hanya untuk pangan, tetapi juga energi. Nanti semua tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa ada pungut-pungut tidak jelas pada (industri) sawit,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Kelapa Sawit Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Audit hulu hingga hilir sawit ini, disebutkan Luhut, merupakan perintah Presiden Joko Widodo dan rencananya dilakukan selama tiga bulan.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada para bupati dari AKPSI membantu BPKP dalam memberi data.

Adapun, perbaikan tata kelola yang ditempuh melalui audit diharapkan turut mendongkrak produktivitas sawit di Indonesia dari 4-5 ton per hektar menjadi 10-12 ton per hektar dalam 5-10 tahun ke depan.

Baca Juga: Petani Sawit Tercekik, Berharap Pemerintah Atur Ulang Penetapan Harga Tandan Buah Segar

Masalah di Hulu Industri Sawit

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sejumlah masalah yang terjadi di hulu industri sawit antara lain, harga tandan buah segar (TBS) petani yang belum terlindungi.

“Kemudian, penggunaan lahan yang tak sesuai izin dan konflik lahan perkebunan. Ada juga soal produktivitas yang timpang antara perkebunan besar dan rakyat. Tanaman tua makin banyak, peremajaannya sedikit,” ujar Yusuf.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Kompas.id