> >

Sri Mulyani Tampik Kabar Utang Pemerintah Puluhan Ribu Triliun Rupiah

Ekonomi dan bisnis | 24 Januari 2022, 19:55 WIB
Ilustrasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani menampik kabar yang menyatakan bahwa utang pemerintah mencapai hingga puluhan ribu triliun. (Sumber: thikstockphotos)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan Sri Mulyani menampik kabar yang menyatakan bahwa utang pemerintah mencapai hingga puluhan ribu triliun tetapi dipecah-pecah.

Ia menegaskan, tidak ada sama sekali upaya pemecahan utang agar terkesan utang yang dimiliki pemerintah tidak segunung. Pasalnya, semua data yang benar sudah tertuang dalam APBN yang bahkan dari penyusunannya sudah melibatkan banyak pihak, termasuk DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rancangan APBN juga turut memuat berbagai masukan dari pihak terkait, sampai akhirnya disahkan dan dijalankan dalam tahun anggaran.

Setelah tahun anggaran usai pun, APBN kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan auditor independen. Sehingga dalam hal ini, ia menekankan APBN transparan dan kredibel.

“Jadi enggak mungkin ada utang tersembunyi. APBN sudah kita susun bersama, bukan saya yang bikin sendiri. Dan ini kemudian diundangkan. Ini cara kami mengelola keuangan negara,” tandas Sri Mulyani, dalam rapat bersama Kementerian Keuangan, Senin (24/1/2022), dilansir dari Kontan.co.id.

Tanggapan ini muncul karena Anggota Dewan Perwakilan Daerah mempertanyakan besaran  jumlah pasti utang pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Utang Negara Berperan Memajukan Indonesia, Jangan Dimusuhi

Dalam hal ini, Komite IV DPD RI Bambang Santoso mengemukakan hal tersebut karena mendengar kabar burung mengenai utang pemerintah yang ternyata sampai puluhan ribu triliun.

Padahal, menurut data di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 edisi Januari 2022, disebutkan bahwa posisi utang pemerintah sampai akhir tahun lalu ada di kisaran Rp6.908,87 triliun.

“Kami mendapat informasi utang-utang yang kita miliki sampai sekian puluh ribu triliun. Bahkan, ada informasi utang-utang itu dipecah,” ujar Bambang.

Informasi yang diterima oleh Bambang menyebutkan, ada utang khusus untuk APBN yang sekitar Rp4.800 triliun, kemudian ada utang pembangunan sampai Rp6.000 triliun, utang swasta Rp5.400 triliun, dan utang investasi.

“Dan semuanya ini dikabarkan ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya total utang kita seberapa? Apakah bisa dijelaskan?” tanyanya saat itu.

Baca Juga: Jokowi: Kalau Elpiji Distop dan Pindah ke DME, Berkurang Subsidi Rp70 Triliun dari APBN

 

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


TERBARU